Sidang Suap Kasus Bansos, Dari Majelis Hakim Hingga Preman Dapat Jatah

by -32 views

Sidang Suap Kasus Bansos, Dari Majelis Hakim Hingga Preman Dapat Jatah

Jatinangorku.com – Bendahara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung, Pupung Khadijah mengaku sering menyerahkan uang untuk Toto Hutagalung melalui Asep Triana. Penyerahan uang tersebut atas perintah atasannya, yakni Kepala DPKAD, Herry Nurhayat. Total uang suap kasus Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot Bandung yang digelontorkan Herry Nurhayat mencapai Rp 6,44 miliar. Tanda bukti kuitansi sebanyak 74 lembar, dengan rincian 51 dibubuhi tanda tangan dan 23 tidak dibubuhi tanda tangan.

Hal itu terungkap saat Pupung menjadi saksi dalam sidang perkara suap pengurusan bansos Pemkot Bandung di ruang utama Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kamis (12/9).

Selain Pupung Khadijah, dalam sidang tersebut juga dihadirkan lima saksi lainnya yakni Tri Rahmawati (staf DPKAD Kota Bandung), Yusuf Hidayat (staf DPKAD Kota Bandung), Yayat Supriatna (sopir pribadi Toto Hutagalung), Eko Hidayat Wicaksana (ajudan Edi Siswadi), dan Adhli Al Afwan Izwar (ajudan Dada Rosada).

Dalam kesaksiannya, Pupung mengatakan, pertama kali ia menyerahkan uang pada Asep pada 9 Juli 2012. Saat itu ia diperintahkan oleh atasannya yaitu Kepala DPKAD, Herry Nurhayat. 

“Saya dipanggil ke ruangan Pak Herry, lalu dikasih amplop untuk dikasih ke Asep yang akan datang mengambil. Saya juga disuruh bikin kuitansinya,” ungkap Pupung di hadapan majelis hakim yang diketuai Nur Hakim.

Saat itu uang yang diserahkan Rp 20 juta. Saat pertama kali datang, Pupung sampai harus meminta KTP untuk difotokopi karena takut salah orang. “Setelah uangnya diberikan, saya telepon Pak Herry memberitahukan uangnya sudah diberikan. Dia bilang ‘Ya sudah’,” terang Pupung.

Sejak itu, kata Pupung, Asep kerap datang untuk hal yang sama. Menerima uang yang diberikan Herry untuk kemudian diserahkan kepada atasannya, Toto Hutagalung.

Pupung menyatakan sudah puluhan kali Asep bolak-balik datang ke kantor DPKAD untuk mengambil uang dalam kurun waktu Juli hingga Maret. “Ada yang Rp 20 juta, Rp 50 juta sampai yang paling besar Rp 500 juta,” terangnya.

Namun, Pupung tidak mengetahui pasti berapa total uang yang diberikan Herry kepada Asep melalui dirinya.

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menyebutkan, rincian uang yang diberikan Herry melalui Pupung berdasarkan kuitansi yang dibuatnya. Yaitu, Juli Rp 465 juta, Agustus Rp 410 juta, September Rp 675 juta, Oktober Rp 615 juta, November Rp 350 juta, Desember Rp 1,55 miliar, Januari 2013 Rp 150 juta, Februari Rp 735 juta, dan Maret Rp 1,5 miliar. “Totalnya Rp 6,44 miliar,” sebut JPU Ali Fikri.

Pupung mengaku tidak tahu untuk urusan apa penyerahan uang tersebut, termasuk dari mana sumber uang tersebut. “Saya enggak tanya-tanya. Tidak etis kalau nanya-nanya, apalagi Pak Herry atasan saya. Mungkin uang Pak Herry, yang jelas itu bukan dari uang kantor,” bebernya.

Uang untuk preman

Dalam sidang tersebut juga terungkap, Herry memberikan uang tidak hanya untuk Toto Hutagalung melalui Asep Triana saja, tapi juga membagi-bagikan uang dalam amplop untuk berbagai urusan mulai dari majelis hakim hingga urusan preman.

Pupung mengatakan, sejak Herry memerintahkan menyerahkan uang untuk Asep pada Juli 2012, ia jadi sering dimintai bantuan oleh atasannya itu untuk memasukkan uang ke dalam amplop.

“Saya enggak tahu itu uang dari mana. Tapi bukan ngambil dari uang kantor. Saya cuma diminta pisah-pisahin ke amplop,” ujarnya.

Pupung pun mengatakan bahwa ia pernah menghitung uang sejumlah Rp 1,3 miliar untuk dibagi-bagikan ke dalam amplop. Nama-nama penerima amplop itu pun didiktekan oleh Herry Nurhayat sendiri pada dirinya.

“Amplop-amplopnya pakai nama. Ada fee lawyer untuk kuasa hukum,” ujar Pupung sambil menyebut beberapa nama penasihat hukum dan jumlah uangnya.

Ia pun menyebut, ada amplop-amplop yang disiapkan dengan keterangan untuk majelis, panitera, protap, dan jeger (preman, red). 

“Tapi kalau amplop-amplop yang lain bukan saya yang ngasih-ngasihnya. Saya cuma kasih untuk Asep saja. Ada juga untuk pengadilan tinggi, ormas, jeger (preman, red),” bebernya.

Selama 16 tahun bekerja di DPKAD, Pupung menyatakan, kepala dinas sebelumnya belum pernah membagi-bagikan uang seperti yang dilakukan Herry. Namun, Pupung mengaku tidak pernah bertanya dari mana uang yang diperoleh Herry. Termasuk apakah uang tersebut dari urunan dinas-dinas di Pemkot Bandung.

“Saya tidak tahu itu dari mana. Cuma saya pernah dengar Pak Herry pas disebut banyak uang, katanya itu meunang nginjeum (dapat pinjam),” terang Pupung.

Namun kemudian ia mengetahui dari orang koperasi bahwa Herry pernah meminjam uang koperasi sebesar Rp 600 juta.

Pupung mengatakan, kuitansi yang ia buat kebanyakan untuk Asep. Ia mengaku ada lebih dari 70 kuitansi yang ia simpan dan beberapa di antaranya tidak bertanda tangan, karena bukan ia yang menyerahkannya.

“Pak Herry pernah bilang capek, pusing. Dan bilang ‘Udah besar yah uang buat Pak Toto’,” ujar Pupung menirukan perkatakan Herry kepadanya.

Atas keterangan tersebut, Herry Nurhayat mengatakan bahwa nama-nama yang ia didiktekan pada Pupung juga merupakan suruhan.

Sementara Asep Triana menyatakan, jika ditotalkan uang yang ia terima yaitu Rp 5,4 miliar, bukan Rp 6,4 miliar seperti yang disebutkan sebelumnya. “Kuitansi mana lagi yang saya tanda tangani,” katanya.

Sementara Toto Hutagalung menyatakan keberatan dengan penyebutan preman. “Saya punya usaha yang jelas. Hidup saya memang keras, tapi saya bukan jeger,” katanya.

Toto sangat keberatan dengan pernyataan tersebut lantaran kata jeger sama artinya dengan preman. Menurutnya, itu tidak sesuai dengan kenyataan dirinya yang mempunyai perusahaan.

Menanggapi hal itu, Pupung menjawab dengan enteng tidak tahu. Lantaran semua tahu dari Herry Nurhayat yang menyebutkan kata jeger kepadanya. “Saya enggak tahu. Itu Pak Heri yang bilang (jeger),” kata Pupung disambut tawa pengacara, Toto, Hery dan pengunjung sidang.

Dicecar hakim

Sementara itu, ajudan Wali Kota Bandung Dada Rosada, Adhly Al Afwan Izwar dan ajudan Sekda Edi Siswadi, Eko Hidayat dicecar hakim dan JPU soal pertemuan-pertemuan spesial yang dilakukan para atasannya dengan Toto Hutagalung dan Setyabudi Tejocahyono.

Adhly menuturkan, ia pertama kali bertemu Setyabudi saat acara pisah sambut Ketua Pengadilan Tinggi Jabar, Sareh Wiyono di Hotel Horison. Kemudian ia juga pernah bertemu dengan Setyabudi di PN Bandung, Setyabudi saat itu masih menjabat Wakil Ketua PN Bandung. “Waktu itu saya datang untuk mengurus surat bebas pailit untuk keperluan pemilu,” katanya.

Namun saat itu, Toto sempat menelepon Setyabudi dan berbicara dengan Adhly menggunakan telepon Setyabudi. Rekaman percakapan mereka pun diperdengarkan. Namun Adhly menjelaskan, isi pembicaraan tersebut hanya untuk menanyakan perihal surat tidak pailit sebagai salah satu syarat.

Adhly mengatakan, Dada pernah melakukan pertemuan dengan Edi Siswadi dan Toto Hutagalung di Hotel Topaz dan di apartemen milik Toto. “Bapak (Dada, red) nyuruh saya menelepon Pak Herry untuk datang ke apartemen Metro,” katanya.

Sementara pada pertemuan-pertemuan lainnya seperti di Villa Ciporeat dan di Bandung City View, Adhly mengaku tak mengetahui ada siapa saja karena ia tidak masuk. Begitu juga dengan Eko, ajudan Edi Siswadi yang mengaku tidak tahu banyak soal pertemuan-pertemuan khusus atasannya itu.

Kuasa hukum Toto sempat menanyakan pada Eko perihal apakah Eko pernah menyerahkan uang sebesar 100 ribu dolar ke rumah Toto. Namun Eko mengatakan tidak pernah melakukannya.

“Saya baru sekali ke Bandung City View. Itu pun saya hanya menunggu di luar,” katanya.

Atas keterangan Eko tersebut, Toto Hutagalung sempat menyatakan keberatan. Ia mengatakan Eko pernah mengantarkan uang USD 100 ribu ke rumahnya. Bahkan saat itu Eko meminta “jatah” pada Toto.

“Pertemuan pertama juga bukan d Hotel Topaz. Tapi di vila saya. Dan saya tahu kalau Eko tahu persis siapa saja yang datang dan untuk kepentingan apa pertemuan itu,” katanya. Sementara Eko menyatakan tetap pada pernyataannya.

Sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis (19/9) mendatang, masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Membantah 

Sementara itu di tempat terpisah, dua hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pasti Serefina Sinaga dan C.H. Kristi Purnamiwulan, selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi Wali Kota Bandung Dada Rosada, dalam kasus pemberian hadiah terkait dana bansos Pemkot Bandung.

Hakim Pasti Sinaga membantah menerima uang dari Dada Rosada untuk memuluskan perkara bansos di tingkat pengadilan tinggi. Pasti merupakan hakim anggota saat mengadili kasus ini di tingkat banding. 

“Itu enggak benar. Makanya hari ini diluruskan,” kata Pasti di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9).

Dia juga membantah jika hotel miliknya, Hotel Bumi Asih, bisa naik menjadi bintang tiga karena memuluskan perkara tersebut. Pasti berjanji akan membongkar semuanya di persidangan. “Itu enggak benar. Saya sudah ajuin izin (hotel) 10 tahun yang lalu. Sudah dibayar juga 10 tahun yang lalu,” ungkapnya.

Sementara itu, Hakim Kristi membantah turut menikmati uang sebesar Rp 1 miliar yang diduga diberikan Dada Rosada untuk majelis hakim yang mengadili kasus bansos di PT Bandung. “Enggak ada. Saya ini kan bukan hakim Tipikor,” katanya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com