Soal Revisi Permenhub Transportasi Online, Jabar Siap Jadi Tempat Sosialisasi

by -38 views

Soal Revisi Permenhub Transportasi Online, Jabar Siap Jadi Tempat Sosialisasi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyebut Jawa Barat khususnya Bandung Raya siap dijadikan tempat untuk sosialisasi revisi Permenhub yang baru.

Ia pun berharap rancangan revisi Peraturan Kementrian Perhubungan (Permenhub) 26/2017 yang telah selesai di revisi nantinya benar-benar mampu mengakomodir semua pihak, dan mampu menghadirkan rasa adil, baik untuk angkutan berbasis aplikasi maupun konvensional.

“‎Ketika pusat sudah merumuskan semua aturan soal ini, maka kita tunggu saja. Bandung jd salah satu sosialisasi, tunggu. Sampai ada titik temu yang adil,” kata Gubernur yang biasa disapa Aher, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (20/10/2017).

Untuk diketahui, terdapat sembilan poin yang ada menjadi poin penting pengaturan dalam Permenhub tersebut di antaranya, pendirian badan usaha dengan minimal lima unit kendaraan, adanya tarif atas maupun tarif bawah.

“Saya belum bisa berkomentar soal draft, mending ikuti langkah pusat. Draft saya kira sudah komprehensif karena melibatkan semua pihak. Organda dan perusahaan angkutan berbasis aplikasi yang keduanya masuk pada rumusan baru. Kalau masuk semua di situ, ada kepolisian, pihak terkait, kemenhub saya kira ini aturan bersama akan lebih pas, karena sesuai dengan tuntutan lapangan, adil, dan sudah kita sepakati bersama,” kata dia.

Aher menilai, saat ini perkembangan teknologi menjadi sebuah keniscayaan seiring bekembangnya zaman. Bahkan Aher tidak menampik dalam waktu dekat, bisa saja jasa transportasi konvensional nantinya akan memanfaatkan teknologi juga karena tuntutan zaman. Namun saat ini perlu disadari masih ada pengguna angkutan konvensional yang tidak serta-merta harus dipaksa ke online.

“Semua pihak penuhi tuntutan jaman dan teknologi. Tapi tentunya harus adil satu sama lainnya. Jika nanti online semua ya tetap harus diatur juga,” kata dia.

Kemudian, ia juga meminta seluruh pihak, selama revisi tersebut belum diterapkan, untuk menahan diri dan menjaga kondusifitas. Pihaknya meyakini selama massa transisi ini, aparat keamanan pun siap siaga untuk ikut mewujudkan keamanan di tengah masyarakat Jawa Barat.

“‎Harapan saya pada masyarakat jangan ada yang memprovokasi, karena ada dua kelompok yang berkepentingan tapi dikhawatirkan ada pihak ketiga yang memprovokasi. Nanti kan ada aturan yang mengakomodir dengan adil, ” katanya.

Dihubungi ditempat yang berbeda, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik menuturkan rencana terbitnya aturan revisi Permenhub tanggal 1 November tersebut tergantung dari pusat. Menerut dia, aturan tidak serta merta hanya terbit, nantinya di daerah perlu sosialisai, uji publik dan lain-lain.

“Apa ada masa transisi ya tunggu saja permenhub tadi,” katanya.

Terkait dengan revisi Permenhub, Dedi mengatakan dalam aturan tersebut, ada pembahasan soal tarif angkutan berbasis aplikasi. Nantinya juga akan ada metode perhitungan batas atas, batas bawah dan variable. Setelah tarif, quota pun masuk dalam sembilan item inti Permenhub tersebut.

“Isi dari Permenhub ada beberapa item dalam rancangan. Soal Argo meter taksi, tarif, kemudian wilayah operasi, kuota minimal kendaraan, kepemlikan kendaraan bermotor, domisili mereka di mana, enggak bisa nanti kendaraan Jakarta berkeliaran di metro Bandung, kemudian sertifikasi uji tipe apa udah diuji,” pungkasnya.

Sumber : http://www.inilahkoran.com