SOTK Baru Sumedang Rawan Pungli

by -73 views

Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemkab Sumedang yang akan diterapkan Januari 2017, diduga rawan pungutan liar (pungli). Terlebih dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bupati memiliki kewenangan penuh untuk memilih salah satu dari tiga pejabat hasil assessment (uji kompetensi) untuk duduk menjadi kepala dinas baru.

“Ketika bupati memiliki kewenangan penuh untuk memilih salah satu pejabat, bukan mustahil dengan syahwat kekuasaannya bupati bisa terjebak 3D (Duit, Dulur, Deukeut/uang, kerabat dan kedekatan ). Apabila bupati tergiur dan tergoda dengan materi, proses pemilihan pejabat pada SOTK baru bisa terkotori pungli,” ujar Ketua LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi Sumedang (Baraks) A. Tarkana di kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Senin 5 Desember 2016.

Menurut dia, ketika pembentukan SOTK berbau pungli, maka pemilihan pejabat baru tidak akan objektif, transparan dan profesional. Pejabat dipilih bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena uang. Jika pemilihan pejabatnya tidak sesuai kompetensi, dampaknya akan mengganggu pelayanan publik.

Praktik pungli menjelang pembentukan SOTK baru, kata dia, perlu diwaspadai dan diawasi oleh seluruh komponen masyarakat. Karena itu, dia menuturkan, pihaknya akan terus mengawasi dan memantau proses pembentukan SOTK baru untuk mengantisipasi praktik pungli tersebut.

“Sepanjang pemilihan para pejabatnya tidak sesuai the right man in the right place, pembangunan di Sumedang tidak akan maju. Bahkan jika penempatan pejabatnya salah dan kebijakannya pun yang salah, masyarakat lah yang akan menderita,” katanya.