Status Lahan Masih dalam Pengawasan Polisi dan Kejaksaan Pedagang Pasar Cikuda Gelisah

by -31 views

Status Lahan Masih dalam Pengawasan Polisi dan Kejaksaan Pedagang Pasar Cikuda Gelisah

Jatinangorku.com – Ratusan pedagang Pasar Cikuda, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor gelisah karena lahan yang dijadikan pasar masih belum jelas statusnya. Mereka mengaku lebih resah lagi ketika di kawasan tempat mereka berjualan dipasang papan nama bertuliskan, “Lahan Ini dalam Pengawasan Polda Jawa Barat, Polres Sumedang, dan Kejati Jawa Barat”.

Menanggapi persoalan tersebut, salah seorang tokoh masyarakat Jatinangor, Ismet Suparmat mengatakan, para pedagang merasa resah karena hingga saat ini mereka belum memiliki bukti kepemilikan lahan.

Menurut Ismet, berdasarkan sejarah yang ia ketahui, pasar tersebut berdiri atas usulannya bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Hegarmanah pada 1999. Usulan itu sebagai upaya memberdayakan warga Hegarmanah yang saat itu kebanyakan tidak memiliki pekerjaan.

“Usulan ditujukan ke Pemprov Jabar. Namun, pemprov pada saat itu menunjuk pengusul agar bekerja sama dengan PD Industri,” kata Ismet di kantor Kecamatan Jatinangor, Selasa (5/8).

Jika merunut pada aturan, maka lembaga tidak bisa melakukan kerja sama dengan pemdes. Oleh sebab itu, dibentuklah koperasi di bawah kepemimpinannya saat itu.

“Lahan itu memang milik PD Industri yang kami pergunakan untuk berjualan warga yang tak bekerja. Saat itu kesepakatan uang sewa tempat seharga Rp 750 ribu per tahunnya,” katanya.

Namun, seiring berjalannya waktu dan kesibukan dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Sumedang pada saat itu, hal aneh justru terjadi. Tanpa sepengetahuannya, PD Industri menjual lahan itu ke koperasi Madya Swadaya yang telah dirintisnya.

“Hingga sekarang, pedagang mempertanyakan status kepemilikan kios yang dibeli dari koperasi. Kini sudah bukan di bawah kepemimpinan saya lagi,” terangnya.

Bahkan, lanjutnya, pergantian jabatan Ismet pun dianggap tidak menempuh aturan. “Anggota koperasi saat itu mencapai ratusan orang. Saya membangun kios lebih dari 100 unit di atas lahan sekitar 1.000 meter persegi,” ujarnya.

Salah seorang pedagang daging di pasar tersebut yang enggan disebutkan namanya, mengaku papan nama atau tulisan tersebut di luar kewenangannya. Hanya saja, ia membenarkan lahan dalam sengketa.

“Kami butuh kepastian terkait status lahan ini. Jangan sampai terus berada dalam ketidakjelasan. Para pegadang merasa resah,” ujarnya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/