Sumber Rusaknya Lingkungan Hidup Perda No. 3/2008 Tata Ruang

by -75 views

Sumber Rusaknya Lingkungan Hidup Perda No. 3/2008 Tata Ruang

Jatinangorku.com – Elemen Lingkungan (Elingan) Kab. Bandung menilai, rusaknya lingkungan hidup dan sumber daya alam akibat kebijakan tata ruang yang dikeluarkan pemerintah setempat. Seperti Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Kabupaten Bandung.

Demikian disampaikan Ketua Elingan Kab. Bandung, Deni Riswandani, S.Sos. dalam diskusi Kajian Lingkungan hidup strategis (KLHS) di Kopo Square Bandung, baru-baru ini.

Kepada “GM” di Rancaekek, Minggu (29/9), Deni juga mengatakan, perda tersebut sarat muatan politis. “Dalam perda tata ruang itu, saya menduga ada pihak-pihak yang turut dimanjakan, khususnya kaum kapitalis,” katanya.

Sehingga perda tersebut mengejar pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat. “Namun perda tersebut justru berimplikasi besar pada kerusakan lingkungan dan sumber daya alam,” katanya.

Pasal 76 pada perda RTRW tersebut menyatakan, peruntukan pertanian lahan basah seluas 33.568 hektare. “Padahal luas lahan sawah tahun 2011 berdasarkan peta citra satelit Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Bandung 40.802,34 ha. Artinya ada penyusutan 7.234,34 ha,” katanya.

Alih fungsi

Menurutnya, penyusutan lahan pertanian itu akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri tekstil. “Dengan penyusutan lahan pertanian padi itu, produksi bisa menurun drastis,” katanya.

Deni juga masih membahas pemanfaatkan lahan industri seluas 5.543 ha di Kab. Bandung. Di antaranya 3.950 ha untuk kawasan industri dan 1.593 ha zona industri. “Padahal luas lahan industri tahun 2011 adalah 1.408 ha (Bappeda Kab. Bandung 2011),” katanya.

Dengan demikian terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri hingga 4.135 ha. “Itu yang membuat keprihatinan kami,” katanya. 

Ia pun mengatakan, dari awal pengesahan perda tersebut, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan sempat melakukan protes kepada pemerintah. “Protes kami itu, supaya perda direvisi,” katanya.

Buntut dari aksi protes itu, Perda tentang RTRW saat ini dikabarkan sedang dalam proses revisi. Bappeda Kab. Bandung pun kabarnya akan memfasilitasi pertemuan konsultasi masyarakat (PKM).

“Saya harap kawan-kawan yang ada di wilayah timur Kab. Bandung dan sekitarnya berpartisipasi guna menyampaikan konsep tata ruang,” katanya.

Termasuk para penggerak lingkungan di Rancaekek, Majalaya, Cicalengka, Cikancung, dan wilayah lainnya. “Dengan revisi perda itu, tata ruang di masing-masing wilayah diharapkan mengedepankan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam,” pungkasnya.

Sumber : http://klik-galamedia.com