Sumedang Harus Segera Punya Bupati

by -23 views

 

Gubernur Achmad Heryawan meminta pimpinan DPRD Sumedang untuk memproses pengisian Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. Permintaan gubernur itu tertuang dalam surat nomor 131/1824/Pem Um tertanggal 28 April 2016 yang diteken gubernur tentang pengangakatan Wakil Bupati Sumedang Menjadi Bupati dan pengisian kekosongan Wakil Bupati Sumedang.
Ketua Komisi A DPRD, Dudi Supardi menyebutkan DPRD sudah menerima surat dari gubernur tentang pengisian jabatan bupati dan wakil bupati. “Dewan sudah menerima surat dari gubernur yang isinya penegasan dari surat Kemendagri sebelumnya tentang pengangkatan bupati dan pengisian wakil bupati,” kata Dudi, Senin (2/5).

Menurutnya, permintaan empat fraksi pemilik 27 kursi do DPRD untuk melakukan rapat pimpinan (Rapim) terkait surat Kemendagri juga akan diproses pimpinan Dewan. Empat fraksi ini juga memilii wakil di pimpinan yakni Wakil Ketua dari Fraksi PKS dan Gerindra. “Ketua DPRD, Irwansyah Putra sudah siap untuk mengelar rapim hanya tinggal menungu Wakil Ketua DPRD Taufiq Gunawansyah yang masih ada keperluan dengan Munas Partai Golkar,” kata Dudi.

Disebutkan, tidak ada lasan lain bagi DPRD untuk segera mengangkat Wakil Bupati Eka Setiawan menjadi Bupati Sumedang sesuai dengan surat dari Kemendagri dan ditegaska lagi oleh surat gubernur. “Sebelumnyasudah ada surat dari Kemendagri dan segera surat gubernur tentang penegahasa pengisian jabatan itu sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya empat fraksi pemilik 27 kursi mendesak Ketua DPRD untuk menggelar rapim terkait adanya surat dari Biro Otonomi Daerah Kemendagri tentang pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Sumedang. Empat dari enam fraksi yang menuntut rapim, PKS, Gerindra, PPP dan fraksi gabungan Demokrat, PAN, PKB, Hanura (DAMKAR). Padahal dari empat fraksi itu PKS dan Gerindra menjadi pimpinan Dewan karena menjadi Wakil Ketua DPRD.

Sebelum terbit surat dari Kemendagri, rapim DPRD memutuskan Dewan akan melakukan konsultasi ke Kemendagri dan meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Fatwa MA diajukan karena Wabup Eka Setiawan dianggap sebagian anggota DPRD bukan hasil pemilihan tapi ditunjuk oleh Bupati Ade Irawan yang kini telah diberhentikan karena tersandung kasus korupsi.

Tak puas dengan tuntutan pengajuan rapim, empat fraks ini menggelar pertemuan dengan Wakil Bupati Eka Setiawan sehari setelah menuntut rapim. Pertemuan digelar di pinggir kolam renang sebuah hotel di Jatinangor