Sumedang, Terbawah Tingkat Kepuasan Publik

by -32 views

Jatinangorku.com – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumedang merasa prihatin Kabupaten Sumedang berada di urutan terbawah tingkat kepuasan publik di Jawa Barat dengan angka hanya 10,08.

Hal itu, berdasarkan hasil survey Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2S) FMIPA Universitas Padjadjaran, Senin (16/11/2015).

Survey tersebut difokuskan pada enam aspek, yakni kepemimpinan, infrastruktur, regulasi, pelayanan dasar, anggaran dan sumberdaya aparatur.

“Ini sangat memalukan sekaligus tamparan buat Kabupaten Sumedang. Hasil survey tersebut, sangat menohok kita semua, baik pemerintah daerah maupun dewan sendiri,” kata Sekretaris Komisi A yang juga Ketua Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) DPRD Kabupaten Sumedang, Ermi Triaji ketika ditemui di gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Selasa (17/11/2015).

Meski prihatin, kata dia, itu fakta menyakitkan yang harus diterima. Apalagi survey tersebut dilakukan oleh lembaga kajian Unpad yang tak diragukan objektivitas dan keakuratannya.

Terlebih lembaga kajian dari akademisi, cenderung jauh dari kepentingan politis. “Saya tidak menyangka sama sekali, Sumedang berada di urutan paling buncit (terbawah-red),” ujar Ermi menyesalkan.

Ia tak memungkiri, hasil survey tersebut dinilai cocok dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Sumedang saat ini. Penilaian keenam aspek yakni kepemimpinan, infrastruktur, regulasi, pelayanan dasar, anggaran dan sumberdaya aparatur, memang dirasakan menjadi kelemahan di Kabupaten Sumedang. “Hasil surveynya pas dan sangat terasa dengan kondisi yang terjadi di Sumedang sekarang ini,” tuturnya

Kelemahan yang paling mendasar, yakni kepemimpinan. Lemahnya kepemimpinan di Kabupaten Sumedang membawa dampak buruk terhadap komponen lainnya.

Betapa tidak, di Kabupaten Sumedang telah terjadi krisis kepemimpinan, setelahnya mantan Bupati Sumedang H. Endang Sukandar meninggal dunia.

Setelah itu, penggantinya Bupati Sumedang H Ade Irawan terkena jerat hukum yang kini tengah menjalani proses persidangan di pengadilan.

Padahal kedua pemimpin Sumedang itu, sebagai pengusung visi “Sumedang Senyum Manis/Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri dan Agamis” berikut misi untuk membangun Kabupaten Sumedang lebih baik dan maju.

“Sekarang kondisi kepemimpinan di Kabupaten Sumedang seolah tidak ada ruh, spirit dan etos kerja. Ketika pemimpin tidak kuat, akan berdampak buruk pada berbagai aspek lainnya. Jadi, krisis kepemimpinan di Sumedang menjadi kelemahan mendasar rendahnya tingkat kepuasan publik,” ucap Ermi.

Meski kini ada Wakil Bupati Sumedang H Eka Setiawan, tapi beliau bukan pengusung langsung visi dan misi tersebut. Bukan mustahil, jika masyarakat tak kenal wabup karena tidak pernah dipilih rakyat dan terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum).

“Oleh karena itu, bupati Sumedang ke depan harus berani dan ekstrem dalam mengambil berbagai terobosan kebijakan yang positif. Bupati Sumedang harus kritis dan smart (pintar). Tak sekedar bupati formalitas, seremonial dan sumuhun dawuh menerima apa adanya,” katanya.

Lebih jauh Ermi menjelaskan, walaupun memalukan, hasil suvey tersebut menjadi keuntungan bagi Kabupaten Sumedang. Hasil survey itu, menjadi bahan evaluasi terutama bagi Pemkab Sumedang untuk melakukan berbagai langkah perbaikan dalam penilaian survey tersebut.

Wabup harus melakukan evaluasi keenam variabel penilaian survey, termasuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan dinas dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) lainnya.

“Jika dilihat dari regulasi, sebetulnya sudah lengkap dan matang, seperti regulasi tentang anggaran, perizinan, desa serta kepegawaian. Bahkan relugasi kita terdepan di Jawa Barat. Sumedang menjadi tempat studi banding dari daerah lainnya. Cuma dari tataran implementasi dan aplikasinya yang lemah,” katanya.

Ermi menambahkan, sebagai bahan evaluasi, dirinya akan mengusulkan kepada pimpinan dewan dan komisi untuk mengundang lembaga survey dari Unpad itu untuk melakukan ekspose langsung di Kab. Sumedang.

Upaya itu, guna mengetahui secara gamblang berbagai kelemahannya untuk upaya perbaikan ke depan. “Itu ide bagus mengundang lembaga survey untuk ekspose di Sumedang,” katanya.

Ketika dikonfirmasi di kantornya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Irwansyah Putra enggan berkomentar.

Sementara itu ditemui di ruang kerjanya, Wakil Bupati Sumedang H Eka Setiawan belum mengetahui informasi hasil suvey tersebut. Bahkan ia mengaku belum membaca berita tentang survey yang dimuat di harian ini.

“Saya belum baca beritanya. Cuma tadi pagi ada wartawan yang menanyakan tentang hal ini,” ucapnya seraya mendadak membaca berita tersebut di atas meja kerjanya. Setelah membaca korban, baru lah Eka menanggapinya.

Ia mengatakan, terlepas benar atau akurat tidaknya hasil survey tersebut, hasil survey oleh lembaga kajian Unpad itu menjadi cambuk bagi Pemkab Sumedang untuk menggenjot kinerja aparaturnya.

Hasil survey itu pun, bisa menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk upaya perbaikan ke depan. “Ini menjadi perhatian kita untuk melakukan perbaikan dan memacu kinerja aparat birokrasi, terutama kualitas sumber daya manusianya,” tuturnya.

Terlepas dari hasil survey tersebut, kata dia, kondisi riil di lapangan terutama di lingkungan masyarakat, hingga kini berlangsung kondusif. Berbagai pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,

Seperti halnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan perizinan. Bahkan di bidang kesehatan, Sumedang sudah dua kali mendapatkan penghargaan “Kabupaten Sehat” secara nasional.

Selain itu, pengelolaan keuangannya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah pusat. Bahkan banyak pelajar lulusan Sumedang yang masuk perguruan tinggi negeri favorit, seperti Unpad dan ITB.

“Masa iya sih, Sumedang berada di urutan terbawah bahkan dengan angka 10,08. Walaupun surveynya oleh lembaga kajian Unpad, tapi belum tentu akurat dan sempurna. Saya sering melakukan kerjasama penelitian dengan Unpad, tapi hasilnya tidak tajam- tajam amat. Makanya, kita juga mempertanyakan kriteria penilaiannya, termasuk metode surveynya. Yang penting bagi kami, bukan hasil surveynya, tapi kondisi riil di lapangan. Jangan salah, untuk menilai tingkat kepuasan publik, kami juga punya ukuran dan metodenya. Bahkan pemerintah pusat, memiliki indeks penilaian kepuasan masyarakat yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, ” ujar Eka.

Menyinggung lemahnya kepemimpinan menjadi faktor mendasar dari hasil survey tersebut, ia mengatakan, tak dipungkiri tugas dan tanggungjawabnya memimpin Sumedang dirasakan belum optimal, karena posisinya sebatas wabup.

Itu pun untuk menghormati keberadaan Bupati non aktif Ade Irawan yang tengah menjalani proses persidangan. “Kecuali kalau sudah ada putusan inkracht di pengadilan, lain lagi ceritanya,” kata Wabup Eka

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/