Sumedang Tetapkan Status Karantina Wilayah Parsial Cegah Corona

by -185 views
Sumedang Tetapkan Status Karantina Wilayah Parsial Cegah Corona
Sumedang Tetapkan Status Karantina Wilayah Parsial Cegah Corona

Sumedang Tetapkan Status Karantina Wilayah Parsial Cegah Corona- Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir, akhirnya memutuskan untuk menetapkan status Karantina Wilayah Parsial. Sehingga para pendatang yang datang ke Sumedang akan dilakukan pemeriksaaan di pintu masuk, mereka yang datang tersebut akan dilakukan pengecekan.

Penjagaan di wilayah perbatasan itu akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dan Pihak Keamanan. “Yang datang ke Sumedang harus ada rapidtest dari kota sebelumnya,” ujar Dony Ahmad Munir dalam Jumpa Pers.

Sumedang Tetapkan Status Karantina Wilayah Parsial Cegah Corona

Tak hanya itu, dalam hal pelaksanaan karantina wilayah secara parsial, petugas dari Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan TNI/POLRI, Sub.Denpom, Dinkes, Camat dan warga masyarakat akan melakukan sweeping dengan menjaga setiap perbatasan pintu masuk ke wilayah Kabupaten Sumedang.

Untuk itu akan didirikan juga beberapa posko penjagaan yaitu di wilayah Jatinangor, Cikaramas-Tanjungmedar, Cikamurang-Ujungjaya dan Tomo tanggal 1 sampai dengan 14 April 2020 mulai pukul 24.00 WIB selama 24 jam, dan dibagi ke dalam tiga shift petugas jaga “Patroli Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian termasuk anggota Sat.Pol.PP di Kecamatan lebih dimasifkan yang akan intens memecah kerumuman agar masyarakat kembali ke rumah masing-masing.

Setiap ada kerumunan akan dibubarkan, terutama dalam hal menjaga ODP di tiap kecamatan agar tidak keluar rumah,” pungkas dia. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengizinkan kepala daerah 27 kabupaten/kota lakukan Karantina Wilayah Parsial (KWP) atau penutupan wilayah untuk tingkat RT, RW, desa, kelurahan, hingga kecamatan, jika terdapat penyebaran COVID-19 yang cukup masif.

“Saya sudah memberikan izin kepada kota/kabupaten untuk melakukan karantina wilayah parsial bila situasinya memburuk, jadi tidak ada istilah lockdown tapi gunakan kata karantina wilayah parsial,” kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/3/20).

Sementara karantina parsial dalam skala kota, kabupaten, maupun provinsi harus dilakukan atas izin Presiden Republik Indonesia (RI) sesuai Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Karantina parsial tidak boleh di level kota, kabupaten, atau provinsi tanpa seizin presiden. Yang dibolehkan adalah karantina parsial jadi menutup sebuah RT, RW, desa, atau kelurahan hingga maksimal kecamatan, diperbolehkan jika daerah itu memberikan situasi ada penyebaran yang cukup masif,” tutur Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Kang Emil pun menegaskan, apabila KWP di tingkat RT, RW, desa, atau kelurahan hingga maksimal kecamatan dilakukan, maka tidak boleh ada pergerakan massa kecuali untuk dua hal yaitu pergerakan logistik dan kesehatan.

“Jadi kalau ada satu desa yang ditutup, semua tidak boleh ada yang kemana-mana kecuali untuk urusan jual beli pangan atau emergency kesehatan. Untuk pendistribusian pangan diserahkan kepada kepala daerah masing-masing, termasuk (skenario) terburuk disiapkan dapur umum,” kata Kang Emil. *FITRI*

Artikel Asli di SUMEDANG ONLINE
Judul : Sumedang Tetapkan Status Karantina Wilayah Parsial Cegah Corona
Link : https://www.sumedang.online/2020/03/sumedang-tetapkan-karantina-wilayah-parsial-cegah-corona/

 

Baca juga : 

Masker Kain Boleh Dipakai Asalkan Tetap Penuhi 3 Aturan Ini