Sumur Artesis Diprotes Warga

by

 Sejumlah warga Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor,  mempersoalkan aktivitas pengeboran untuk pengambilan air tanah di kawasan kaki Gunung Geulis, Desa Cisempur. Sebab Pengeboran itu dilakukan di area yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) milik PT Kahatex.

Pengeboran itu dituding warga sebagai aktivitas ilegal, karena dilakukan tanpa adanya surat izin pengambilan air (SIPA). Lebih dari itu, warga geram karena RTH yang semestinya menjadi daerah serapan air yang dalam jangka panjang airnya dapat digunakan oleh warga, dijadikan lokasi pengeboran. Aktivitas itu dinilai akan membuat air di kawasa serapan air habis.

“Saya menduga pengeboran tesebut ilegal. Karena, jika mengacu kepada hasil musyawarah antara perwakilan dari PT Kahatex dengan warga dan Pemdes Cisempur pada Tanggal 31 Januari 2018 lalu, telah disepakati jika PT Kahatex tidak akan melakukan pengambilan air tanah di lahan tersebut,” kata Dody Setiadi (43) warga RT 01 RW 09  Dusun/Desa Cisempur, kemarin.

Namun, kata Dody, kenyataannya pengeboran artesis di lahan yang akan dijadikan RTH PT Kahatex itu masih dilakukan.

“Pengeboran biasanya dilakukan pada malam hari. Sambil melakukan pengeboran, dipasang juga pipa berukuran 3-4 inci sepanjang sekitar 800 meter. Pipa membentang dari bak penampungan air di dekat pengeboran hingga ke kawasan pabrik PT Kahatex,” bebernya.

Kepala Bagian Umum PT Kahatex, Luddy Sutedja mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas di lahan RTH tersebut. Menurutnya, pimpinannya tidak pernah menginstruksikan dan memberitahukan adanya pengeboran itu.

Dalam pertemuan antara PT Kahatex dengan warga pada 31 Januari 2018, PT Kahatex memang berjanji untuk bertanggung jawab menyalurkan air kepada warga di sekitar pabrik. Namun, air itu bukanlah dari sumur artesis, melainkan air permukaan. Perbincangan ini dicatat dalam notulensi pertemuan itu.

“Saya tidak tahu, tidak ada koordinasi apapun dengan saya, mohon maaf,” katanya.

Namun, Luddy mengatakan pihaknya akan menelusuri informasi pengeboran itu.

“Yang saya tahu, hanya pembelian tanah di atas gunung geulis untuk RTH PT Kahatex saja,” katanya.

Kabid Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan DLHK Sumedang, Budi Irawan mengatakan jika warga setempat keberatan, lebih baik melayangkan surat penolakan dari warga.

“Bikin saja surat penolakan yang ditujukan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Karena, aturan SIPA adalah kewenangan Dinas ESDM Provinsi.” katanya melalui telepon

 

 

 

 

Sumber : https://www.sumedangekspres.com