Tanah Warga Program LC BPN, Dikembalikan Lagi Kepada Warga

by -30 views

Tanah milik masyarakat yang sebelumnya masuk dalam program LC (land consolidation) Badan Pertanahan Nasional (BPN), kini dikembalikan lagi kepada masyarakat. Bahkan masyarakat bebas menggunakan tanahnya tergantung keperluannya.

Sebelumnya, melalui program tanah LC BPN, tanah masyarakat akan ditata menjadi pemukiman penduduk dilengkapi berbagai sarana dan infrastrukturnya. Namun, karena programnya tidak jelas dan prosesnya sudah lama terkatung-katung, sehingga program tersebut dihentikan.

Lokasi tanah LC itu, sebagian berada di kawasan perkantoran pemda IPP (Induk Pusat Pemerintahan) Kabupaten Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung, yang hingga kini belum dibebaskan.

“Itu informasi terakhir yang disampaikan Kanwil BPN Jabar kepada kami. Jadi, status tanah warga yang sebelumnya masuk program LC BPN, kini dikembalikan lagi kepada warga. Penggunaannya, tergantung kebutuhan masyarakat sendiri,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Zaenal Alimin ketika di ruang kerjanya, Jumat 17 Maret 2017.

Menurut dia, informasi itu dinilai sangat penting bagi warga pemilik tanah yang lahannya masuk program LC BPN. Sebab, sudah lama mereka menginginkan kejelasan tentang status tanahnya. Bahkan program tanah LC BPN di Kab. Sumedang, sudah terkatung-katung tanpa ada kejelasan hingga 20 tahun lamanya. “Dulu, ada 90 kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Sumedang yang mendapat program tanah LC BPN,” kata Zaenal Alimin.

Dikatakan, untuk mendapatkan kejelasan status tanah warga yang masuk program LC itu, prosesnya melalui beberapa tahap dengan waktu yang cukup lama. Berawal dari terkatung-katungnya program tanah LC BPN dan masyarakat mempertanyakan tentang kejelasan status tanahnya, sehingga tahun 2015 lalu Pemkab Sumedang sempat berkonsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Konsultasi itu, untuk meminta penjelasan tentang program tersebut. Selain itu, Pemkab Sumedang bersama BPN sempat melakukan ekspose bersama untuk membahas masalah tersebut.

“Namun, karena program itu sudah lama terkatung-katung tanpa ada kejelasan, sehingga saat itu kami meminta program itu dihentikan. Nah, setelah berproses selama dua tahun, baru kemarin kami mendapatkan informasi dari Kanwil BPN Jabar bahwa tanah warga yang masuk program LC BPN, dikembalikan lagi kepada warga. Penggunaannya, tergantung kebutuhan warga,” ujarnya.

Lebih jauh Zaenal Alimin menjelaskan, lokasi tanah LC warga itu, sebagian berada di dalam kawasan pengembangan kantor pemda IPP (Induk Pusat Pemerintahan) Kab. Sumedang. Dari kebutuhan lahan 32 hektare untuk pembangunan kantor pemda, yang sudah dibebaskan baru 12,5 hektare. Sisanya 19,5 hektare yang belum dibebaskan, ada beberapa bidang tanah milik warga yang sebelumnya masuk program LC BPN.

“Meski tanah LC itu kini dikembalikan lagi kepada warga yang penggunaannya tergantung kebutuhan mereka, tapi kami membutuhkannya untuk pengembangan kawasan perkantoran pemda. Apalagi tahun ini, Pemkab Sumedang sudah mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan warga guna perluasan kantor pemda. Berapa hektare yang bisa dibebaskan dengan anggaran sebesar itu, masih proses perhitungan. Hal itu, perlu pembahasan lebih lanjut,” tuturnya.

Namun yang pasti, kata Zaenal Alimin menambahkan, penyediaan lahan untuk perkantoran pemda seluas 32 hektare itu, harus terpenuhi. Hal itu, mengacu pada perencanaan semua kantor SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemkab Sumedang sebanyak 33 SKPD, harus terpusat di kantor pemda IPP. Seperti halnya di Pemkab Bandung di Soreang dan Bogor. “Kalau semua kantor SKPD terpusat di IPP, akan memudahkan koordinasi,” tuturnya