Terkait Putusan Mahkamah Agung, Kades Linggar Terancam Lengser

by -40 views

Terkait Putusan Mahkamah Agung, Kades Linggar Terancam Lengser

Jatinangorku.com – Kepala Desa (Kades) Linggar, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Yoyo Iryadi yang dinonakifkan sementara karena tersandung korupsi Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) dan bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4),terancam­ diberhentikan dari jabatan Kades Linggar. Hal ini me­nyu­sul putusan Mahkamah Agung (MA) yang memvonis Yoyo satu tahun penja­ra dan denda Rp 50 juta.

Yoyo diberhentikan setelah Komisi A DPRD Kab. Bandung turun tangan dengan memanggil sejumlah pihak terkait di DPRD Kab. Bandung di Soreang, Ra­bu (28/8). Sejumlah pihak yang dipanggil dewan terkait kasus Yoyo di antara­nya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Linggar, Camat Rancaekek Haris Taupik,

Kepala Badan Pemberdayaan Masya­rakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), dan Kabiro Hukum Kab. Bandung.

Komisi A turun tangan setelah BPD Linggar, 22 Agustus lalu mengirim surat ke Bupati Bandung melalui Camat Rancaekek agar Kades Linggar, Yoyo yang dinonaktifkan sementara, diberhentikan sekaligus diproses oleh penegak hukum menyusul putusan MA 15 April lalu No. 478/TU/2013/ 17711K/ PID. SUS/2012, perihal proses hukum (ka­sasi) Kades Linggar, Yoyo Iryadi. Yoyo divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta.

Pada sidang di Pengadilan Tipikor Bandung beberapa waktu lalu, Yoyo divonis ontslag atau bebas tidak murni (bersalah tapi lepas tuntutan hukum). Pascavonis tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi ke MA yang memutus Yoyo dengan pidana selama satu tahun dan denda Rp 50 juta. Saat proses hukum berlangsung, Yoyo dinonaktifkan sementara dari jabatan Kades Linggar.

Tiga poin

Cecep Suhendar, salah seorang ang­gota DPRD Kab. Bandung Kamisi A yang jadi fasilitator kasus ini, membenarkan dalam pertemuan yang dihadiri Camat Rancaekek, pengurus BPS Linggar, dan pihak terkait lainnya di Pemkab Bandung menghasilkan tiga poin. “Selain memberhentikan Yoyo dari jabatan Kades Linggar, ada dua poin lainnya, yakni segera menunjuk Penjabat Kades Linggar dan segera menggelar pilkades,” katanya.

Menurut Cecep, proses selanjutnya lang­sung ditangani Camat Rancaekek. “Ke­putusan apa pun dan dalam kondisi apa pun Pemdes Linggar tetap harus me­ngutamakan pelayanan publik,” ujar Cecep.

Camat Rancaekek, Haris Taupik ketika dikonfirmasi membenarkan dalam pertemuan dengan sejumlah pihak yang difasilitasi Komisi A, ada tiga poin yang dihasilkan. “Terkait pemberhentian Kades Linggar, kita yang memprosesnya atas SK bupati. Hanya sebelum me­langkah, kita akan terlebih dahulu melihat legalitas putusan MA terhadap Ka­des Linggar tersebut,” kata Haris.

Dari hasil pertemuan dengan dinas terkait di Komisi A,

Sekreteris BPD Linggar, Atep Yusuf mengatakan, pihaknya segera melaku­kan langkah terkait proses pemberhentian Kades Linggar, menunjuk Penjabat Kades Linggar dan mempersiapkan pilkades. “Kita akan segera melakukan langkah dan persiapan,” kata Atep.

Sementara itu, Kades Linggar yang dinonaktifkan dan kini terancam diberhentikan, ketika ditanya apakah akan melakukan pembelaan, menyatakan melalui SMS yang dikirim ke “GM”, “Ti­dak akan berkomentar. Saya akan me­ng­ikuti aturan yang ada”

Suimber : http://klik-galamedia.com