Terlibat Kasus Korupsi, Delapan ASN Pemkab Sumedang Dipecat

by

Delapan orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sumedang dipecat. Mereka terlibat tidak pidana korupsi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Endi Ruslan mengatakan, dari sebelas ASN yang terlibat kasus korupsi itu, ada dua yang masih belum diputuskan bersalah, sedangkan satunya lagi sudah dikonfirmasi ke BKN, berada di instansi vertikal atau diluar Pemkab Sumedang.

“Kami telah memberhentikan delapan orang ASN itu, surat pemecatan juga telah dilayangkan ke BKN. Sedangkan dua lagi belum bisa diberhentikan, karena keduanya masih dalam proses persidangan di Pengadilan dan belum inkrah,” kata Endi saat dikonfirmasi Radar Sumedang usai menghadiri satu acara di Gedung Negara, Jum’at (28/12).

Kedelapan ASN itu lanjut Endi merupakan terpidana kasus korupsi di tahun 2012 lalu. Meski demkian, seperti biasa Endi enggan menyebutkan siapa saja kedelapan orang itu.

“Adapun jenis pemberhentian yang diberikan kepada delapan orang itu, diantaranya tiga pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dan lima pemberhentian dengan hormat (PDH),” ucapnya.

Kendati demikian, Endi menerangkan jika seorang ASN tersandung kasus hukum sudah masuk ke meja hijau hingga keputusannya susah inkrah, maka wajib diberhentikan secara tidak hormat. Selain diberhentikan status ASN-nya, gaji beserta tunjangannya pun akan dihapus jika bersalah dalam kasus korupsi.

“Sedangkan jika proses hukum masih berjalan, gaji yang diterima hanya 50 persen, namun tunjangan jabatan masih diterima, sedangkan tunjangan jabatan dia enggak nerima,” terang Endi.

Lain halnya sambung Endi dengan usulan penisun sebelum kasus itu terjadi, maka ada hak penisun.

“Jadi misalkan kasus itu jauh sebelum dirinya mengajukan pensiun, atau sebelum dirinya ditetapkan menjadi tersangka.

Terpisah, Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir membantah, bahwa keputusan pemecatan ini telah diabaikan Pemkab Sumedang.

Pasalnya pemberhentian ini telah dilayangkan jauh-jauh hari kepada Pemkab Sumedang dari surat keputusan tiga Menteri, terkait keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk memberhentikan setiap ASN yang telah divonis melakukan tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya, Pemkab sendiri baru melaksanakannya di akhir-akhir.

“Enggak sudah ada, sudah saya tandatangani, karena kan masih ada yang proses hukum, belum inkrah juga. Jadi intinya Bupati telah melaksanakan aturan sebagaimana SK tiga menteri tersebut,” jawabanya singkat.

Dony pun menyayangkan jika ada PNS Sumedang yang melanggar aturan. Sebab statusu PNS di Indonesia merupakan jabatan yang diincar banyak orang.

“PNS itu harus betul-betul menjaga citra dirinya, menunjukkan integritasnya, jadi jangan sekali-kali melanggar aturan. Karena ketika aturan tersebut dilanggar, itu akan menjadi konsekuensi bagi dirinya, saya ingin PNS di Sumedang itu selamat. Tadi saya sampaikan pada pelantikan yang CPNS itu harus bersyukur, ratusan ribu orang mau jadi PNS, tapi ini sudah jadi PNS punya ambisi lebih,” tandasnya.

 

 

 

Sumber : https://jabar.pojoksatu.id