Tokoh Pemuda dan LSM Sedih, Sumedang Terbawah Tingkat Kepuasan Publik

by -21 views

Jatinangorku.com – Sejumlah tokoh pemuda dan LSM di Kabupaten Sumedang, menyesalkan dan sangat kecewa dengan kinerja aparat Pemkab Sumedang dan DPRD sehingga Kabupaten Sumedang berada di urutan terbawah tingkat kepuasan publik di Jawa Barat dengan angka hanya 10,08. Hal itu, berdasarkan hasil survey Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2S) FMIPA Universitas Padjadjaran, Senin (16/11/2015) lalu. Survey tersebut difokuskan pada enam aspek, yakni kepemimpinan, infrastruktur, regulasi, pelayanan dasar, anggaran dan sumberdaya aparatur.

“Terus terang saya sangat sedih bercampur malu dengan kondisi Sumedang berada di urutan terbawah hasil survey Unpad itu. Saya sangat yakin dengan keakuratan hasil surveynya. Apalagi dilakukan lembaga survey Unpad yang kualitas kajian ilmiah dan metode suveynya tak diragukan lagi, termasuk objektivitasnya. Tak mungkin sekelas Unpad, mempertaruhkan lembaganya dengan membuat survey asal-asalan. Jadi masalah hasil survey jangan diperdebatkan, saya yakin akurat. Bahkan hasil survey tersebut sangat pas dan terasa dengan kondisi Sumedang saat ini,” ucap salah seorang tokoh pemuda Kabupaten Sumedang, Krisna Supriatna kepada “PRLM” di Sumedang, Kamis (19/11/2015).

Menurut dia, ironis Kabupaten Sumedang sebagai kabupaten tertua dan memiliki kekayaan alam, budaya dan nilai sejarah yang luhur, tapi posisinya di bawah kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Kabupaten Sumedang memiliki kawasan pendidikan perguruan tinggi di Jatinangor, Museum Prabu Geusan Ulun, Jalan Cadas Pangeran, kawasan industri Jatinangor dan Cimanggung, Waduk Jatigede dan tol Cisumdawu, tapi berbagai potensi itu tidak memuaskan masyarakatnya.

“Buat apa kaya potensi, tapi tidak memberikan manfaat dan kepuasan kepada rakyatnya? Memang Sumedang juga punya keunggulan, tapi banyak kelemahannya. Saya kira, ini saatnya yang diprediksi para leluhur bahwa Sumedang bakal ngarangrangan (berguguran). Seperti tanaman, kalau tidak tumbuh lagi, berarti mati. Tinggal bagaimana pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menyikapinya,” ujar Krisna.

Hasil suvey tersebut, lanjut dia, harus menjadi cambuk bagi Pemkab Sumedang terutama Wabup Eka Setiawan dan jajarannya untuk memperbaiki kinerja lebih baik lagi. Sebab, maju mundurnya Sumedang tergantung pemimpinnya. Seperti halnya kemajuan daerah yang dipimpin Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. “Terlebih masyarakat Sumedang cenderung guyub (penurut) terhadap kebijakan pemimpinnya,” tuturnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, yang perlu diperbaiki dengan jebloknya tingkat kepuasan publik di Kabupaten Sumedang, yakni moral para peiabat pemerintah dan seluruh elemen masyarakatnya. Sebab, aparat Pemkab Sumedang kini sudah kehilangan sense of crisis (kepekaan terhadap krisis), sense of belonging (rasa memiliki) dan rasa kepeduliannya terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan yang menyedihkan, pola pikir serta penyelesaian masalah di Sumedang, cenderung dengan materi. Contohnya dalam pelayanan dasar. Masih banyak masyarakat yang mengeluh dipungut biaya pembuatan KTP yang relatif mahal, walaupun aturannya gratis. Bahkan ada warga yang membuat KTP, sudah dua tahun ini belum selesai juga.

“Di bidang perizinan juga begitu. Yang mudah dipersulit, apalagi yang sulit. Itu contoh-contoh kecil yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, di Sumedang harus ada reformasi total di segala bidang, termasuk perbaikan moral di kalangan aparat pemda termasuk elemen masyarakatnya,” kata Krisna.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Sumedang Motekar, Herman Suryatman mengatakan, terlepas dari desain survey yang digunakan serta validitas dan akurasi datanya, hasil survey itu pukulan telak yang harus segera disikapi serius oleh pemda dan DPRD Kabupaten Sumedang. Hasil survey itu tak beda seperti lampu merah, jangan dipandang sebelah mata. “Saya kira harus ada perubahan radikal dan revolutif dalam tata kelola pemerintahan di Sumedang. Pemkab Sumedang harus segera mengambil inisiatif. DPRD pun harus sepenuhnya memberikan dukungan serta kontrol,” tuturnya.

Herman mengatakan, untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari keenam komponen penilaian survey, yang paling mendasar perlu dilakukan revolusi mental dan moral di jajaran aparatur pemda dan DPRD-nya. Mereka harus sungguh-sungguh mau membangun Kabupaten Sumedang lebih maju lagi. Pemda dan DPRD harus mengambil langkah progresif untuk membenahi berbagai kelamahan tersebut. Contoh di bidang infrastruktur. Jadikan pembangunan infrastruktur sabagai prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016. Hal itu terutama untuk jalan arteri yg menghubungkan wilayah pertumbuhan.

“Selain itu, cabut berbagai regulasi yang tidak relevan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, investasi serta kelestarian lingkungan. Jangan beri ruang regulasi untuk dijadikan objekan oleh oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dan kelompok,” katanya.

Begitu pula untuk pelayanan dasar, terutama layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit pemerintah serta pendidikan di sekolah, harus dibenahi secara serius. Skema tata laksananya harus diperbaiki agar lebih efektif dan efisien serta menghindari oknum untuk melakukan pungli. Faktor kepemimpinan juga sangat penting. Sebab, budaya Sumedang paternalistik.

“Siapa pun pemimpinnya harus menjadi teladan bagi aparat serta masyarakatnya. Pemimpin Sumedang harus memiliki integritas tinggi, etos kerja dan semangat gotong royong. Kita semua berharap ke depan Sumedang lebih maju dan berkembang. Namun, kalau pola pikir dan pola tindak para penyelenggara pemerintahan dan politisinya tidak berubah, kondisinya akan terus di bawah seperti hasil survey tersebut,” ucap Herman

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/