Triwulan Pertama, APBD Jabar Sudah Terserap 14,11 persen

by -48 views

 

 

Pada triwulan pertama tahun 2016 ini APBD Jabar ternyata sudah terserap 14,11 persen. Total APBD Jabar 2016 sekitar Rp28 triliun.

Asisten Daerah Pemprov Jabar, M Solihin menyatakan, 14,11 persen ini sama dengan pencapaian di 2015. Dia menambahkan, hal itu sudah sesuai dengan target.

“Hitungan ini per akhir Maret lalu. Kami optimistis serapan akan terus meningkat, bahkan melebihi target. Nanti kan di akhir April pasti akan berubah (meningkat) drastis,” tutur Solihin kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (21/4/2016).

Dia pun optimis jumlah serapan anggaran Pemprov Jabar bisa lebih baik ketimbang 2015 lalu. Pada 2015, jumlah serapan APBD Jabar mencapai 92 persen.

“Kami akan terus berupaya agar lebih banyak anggaran yang diserap di awal, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun,” jelasnya.

Guna merealisasikan hal tersebut, Solihin mengaku pihaknya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anggaran sejumlah program yang akan dilakukan.

“Seperti pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jabar 2018 dan alih kelola SMA/SMK yang akan dimulai tahun depan, yang semuanya memerlukan biaya besar,” ujarnya.

Keduanya membutuhkan dana yang cukup menyedot APBD. Seperti memindahkan PNS guru kabupaten/kota yang jumlahnya mencapai 28 ribu orang.

“Pilgub diajukan keseluruhan 3 triliun (rupiah). Tapi harus ditabung dari sekarang,” katanya.

Mengenai ditundanya Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat, Solihin tidak menampiknya. Dia menilai, pemerintah pusat menganggap dana yang dimiliki Pemprov Jabar masih cukup besar seperti dari sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) APBD 2015 yang mencapai Rp2 triliun lebih.

“Manakala silpanya tinggi, itu dianggap pemda punya anggaran besar. Logikanya simpanan besar, apalagi over target, berarti anggaran yang dimiliki besar. Berarti pemerintah pusat memperhitungkan DAU, DAU-nya kan diperkecil,” katanya.

Solihin mengakui ditundanya DAU dari pemerintah pusat ini cukup memberatkan. Apalagi saat ini jumlah penduduk Jabar yang tercatat di pemerintah pusat berkurang sekitar tiga juta jiwa.

BPS mencatat penduduk Jabar sebanyak 46 juta jiwa, tapi pemerintah pusat menggunakan data dari Kementerian Dalam Negeri yang hanya mencatat 43 juta penduduk Jabar.

“Imbasnya ke DAU. Volume uang yang ditambah ke Jabar berkurang,” katanya.

Solihin mencontohkan, APBD Jabar sekitar Rp26 triliun. Dana itu berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 13 triliun.

“Berarti 13 triliun DAU. Berpengaruh besar, (contohnya) bagi hasil beberapa komponen yang masuk ke provinsi,” ucapnya.

Solihin menyebut DAU ini digunakan untuk bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan pembayaran gaji pegawai. Kendati demikian, Solihin yakin DAU Jabar tahun depan akan meningkat seiring alih kelola SMA/SMK ke pemprov.

“DAU pasti naik karena ada 28 ribu (guru SMA/SMK). Tapi uang ‘lewat’ karena dibayarkan lagi untuk gaji dan sertifikasi,” katanya.

Agar kualitas pembangunan tetap optimal di tengah banyaknya beban anggaran, pihaknya akan lebih hati-hati dan efisien dalam menjalankan program pembangunan. Pemprov juga meminta KPU dan unsur terkait lainnya untuk mengevaluasi kebutuhan anggaran Pilgub Jabar 2018.

“Segala sesuatu harus mengedepankan prinsip efisien ekonomi. Harus dikaji lagi, dibicarakan dengan KPU selaku pengaju anggaran,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, serapan anggaran Pemprov Jabar saat ini tergolong bagus meski berdasarkan hasil pemeringkatan Kemendagri tidak masuk lima besar. Menurutnya, pada tahun lalu, serapan Pemprov Jabar hingga Juni masih berada di kisaran 20 persen.

“Sekarang bagus kan, masih di April. Tapi jangan dipaksakan juga. Kalau dipaksakan salah juga. Normal saja, sesuai kebutuhan. Yang jelas, tender tidak terlambat,” jelasnya