UMK Jabar Naik 8,25%, Buruh Silahkan Gugat ke PTUN

by -14 views

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 8,25%. Penetapan upah ini sesuai degnan peraturan pemerintah nomor 78 (PP 78) dan akan mulai berlaku pada tahun 2017 nanti.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Ferri Sofwan mengatakan, ketetapan ini diputuskan setelah pemerintah provinsi menerima usulan dari 27 kepala daerah dan dewan pengupahan kabupaten/kota pada Senin (21/11/2016).

“Keputusan ini berdasarkan rekomendasi dari 27 kepala daerah. Kami, pemerintah provinsi, juga mengucapkan terima kasih kepada dewan pengupahan, jadi usulan kenaikannya ditetapkan sebesar 8,25% dan rata-rata UMK di Jawa Barat sebesar 2.324.555,33 rupiah,” kata Ferri kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung Sate, Senin (21/11/2016) malam.

Ferri melanjutkan, keputusan ini sudah bulat dan sesuai dengan PP 78. Dia bersitegas kenaikan upah tidak bisa melebihi angka 8,25% dan mempersilakan kepada pihak yang tidak puas untuk mengajukan gugatan melalui jalur yang resmi dan sesuai dengan hukum.

“Silakan ajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kami siap menghadapinya,” ungkap Ferri.

Meski demikian dia mengingatkan kepada para buruh bahwa keputusan penetapan UMK ini merupakan formulasi bagi para pekerja yang masih nol pengalaman. Sedangkan bagi para pekerja yang sudah berpengalaman dan memiliki masa bakti lebih dari satu tahun ada peraturan yang lainnya.

“Setelah satu atau dua bulan penetapan UMK, perusahaan wajib untuk mengatur struktur keuangan dan upah bagi karyawannya. Para pekerja yang sudah berpengalaman dan berbakti lebih dari satu tahun tentu akan mendapatkan upah yang berbeda,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ferri, upah para buruh juga akan diatur berdasarkan sektor pekerjaan yang mereka geluti yang besarannya akan berbeda-beda. Upah minimum sektoral ini juga biasanya akan memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum kabupaten/kota.

“Ini yang harus kita dorong bersama oleh asosias dan serika pekerja terkait,” kata Ferri.

Sementara koordinaor Aliansi Buru Jabar (ABJ) Iyan Sopian mengemukakan kekecewaannya terkait penetapan UMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Iyan kenaikan upah sebesar 8,25% sebaiknya diterapkan bagi buruh yang bekerja di sektor industri rumahan saja.

“Unsur dari serikat pekerja di dewan pengupahan mengusulkan minimal kenaikan sebesar 20% dari UMK yang berlaku di setiap daerah,” kata Iyan.

Pimpinan buruh itu pun menuturkan akan mengambil tindakan lanjutan terkait keputusan penetapan UMK tahun 2017. Menurutnya, penetapan UMK berdasarkan dari PP 78 dinilai sangat menyusahkan pihak buruh.

“Kita akan mengambil langkah. Pertama melayangkan gugatan kepada PTUN, kedua kita akan terus menerus melakukan unjuk rasa, supaya gubernur bisa melindungi tenaga kerja Jabar,” jelasnya