UMP Jawa Barat Naik 8.25 Persen

by -42 views

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat sebesar 8,25 persen menjadi Rp. 1. 420.624.29 per 1 November 2016 dari UMP tahun lalu sebesar Rp.1,312.355. Kenaikan UMP Jabar tersebut mengacu pada PP 78 2015 tentang pengupahan.

“UMP Jawa Barat 2017 sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat sebesar Rp. 1. 420.624.29,” ujar ferry Sofwan di Gedung Sate, Selasa ( 1/11/2016).

Dia menjelaskan kenaikan upah minimum ini mengacu pada PP 78 tahun 2015 mengenai pengupahan, kemudian ada surat edaran dari menteri tenaga kerja tgl 17 Oktober mengenai besaran kenaikan upah minimum.

Besaran tersebut ditetapkan sebesar 8,25 persen, angka tersebut merupakan pembagian dari angka inflasi yang dijumlahkan sejak September 2015 hingga September 2016 angka inflasinya sebesar 3,07 persen, ditambah dengan angka laju pertumbuhan ekonomi PDB (produk domestik bruto) 5,18 persen ketika dijumlahkan dua komponen tersebut menjadi 8,25 persen.

Dia menjelaskan, besaran kenaikan upah tersebut akan digunakan diseluruh pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan upah minimum di daerahnya.

Sebelum penetapan Upah tersebut, dilakukan pembahasan awal sebelum pergub ditanda tangani oleh Gubernur, ada pembahasan yang dilakukan dewan pengupahan provinsi yang anggotanya berisi perwakilan dari Apindo mewakili pengusaha, kemudian wakil dari Serikat pekerja, ditambah dari pemerintah dan perguruan tinggi.

Dia mengatakan ketika pembahasan dilakukan, pertemuan dihadiri oleh enam perwakilan Serikat pekerja, namun hanya satu yang menyetujui dan lima lainya menolak menyetujui.

“Lima perwakilan menolak dan hanya satu yang menyetujui, yaitu dari Serikat pekerja perkebunan,” ujarnya.

Alasan penolakan tersebut adalah mereka tidak setuju terhadap penggunaan PP 78 tahun 2015 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upah minimum provinsi. Tapi satu yang menyetujui adalah Serikat pekerja perkebunan, karena mereka meamang mengacu pengupahan pada UMP yang berdasar PP 78 tahun 2015.

“Kita ingin mendorong ump ini upah yang terendah dibanding upah minimum kabupaten kota, ini jaring pengaman sosialnya. Disektor perkebunan pun dimungkikan naik sebetulnya, nanti ditetapkan upah minimum sektor Kabupaten/kota. Jadi ada kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerjanya, nanti setelah ada kesepakatan tersebut gubernur tinggal menetapkannya. Tapi yang penting disepakati dulu pengusaha dan serikat pekerjanya,” katanya.

Dalam hal itu pihaknya pun berharap dewan pengupahan kabupaten kota pun bisa segera memberikan rekomendasi terkait upah minimum kabupaten kota sebelum tanggal 21 November 2016 mendatang. Terlebih tanggal 21 November akan ditetapkan upah minimum kabupaten kota oleh Gubernur Jawa Barat.

“Kita harapkan seluruh kab kota, sudah mengirimkan rekomendasinya dari awal supaya gubernur bisa menetapkan upah minimum kabupaten kota pada tanggal 21 November 2016 mendatang. Setelah itu antara pengusaha dan serikat pekerja di sektor tertentu mereka menyepakati upah minimum sektor kabupaten karena biasanya upah minimum sektor lebih tinggi dari pada upah minimum kabupaten kota, itu dimungkinkan yang penting disepakati. Jadi upah minimum kabupaten kota lebih pada dasarnya,” katanya.

Selanjutnya, pihaknya pun akan segera mensosialisasikan penetapan UMP tersebut kepada dewan pengupahan Kabupaten kota.

“Tanggal 3 november kita akan undang dewan pengupahan kabupaten kota, yaitu untuk mensosialisasikan penetapan ump ini dan bisa dipakai di sektor mana terutama di sektor perkebunan dan kami ingin dorong kabupaten kota menyiapkan sejak awal bahan rekomendasi untuk menetapkan upah minimumum kab kota sehingga tidak mepet, deadlinenya sebelum tanggal 21 November,” katanya.