Urus Surat Kendaraan Tidak Menutup Kemungkinan Bisa dari Luar Jabar

by -50 views
Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) akan mengembangkan teknologi yang diharapkan akan memudahkan warga Jabar untuk mengurus administrasi kendaraannya.
Dirlantas Polda Jabar Kombes Polisi Sugihardi mengatakan, ke depan bukan tidak mungkin akan tercipta aplikasi dan teknologi yang memungkinkan warga Kota Bandung yang ingin memperpanjang masa berlaku kendaraannya di kota lainnya seperti Semarang atau Jakarta.
“Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Program elektronik Samsat (E-Samsat) memang merupakan program pelayanan berbasis IT yang dapat mempermudah masyarakat. Kita sudah mulai dari enam bulan yang lalu dan alhamdulillah Pemprov Jabar dan Polda Jabar bisa menjadi pelopor,” kata Sugihardi kepada wartawan ditemui di Gedung Sate, Bandung, Jumat (25/11/2016).
Sebanyak 17 provinsi menandatangani nota kesepemahaman dengan Jawa Barat terkait penggunaan aplikasi E-Government yang dimiliki Pemprov Jabar. Aplikasi ini terkait bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Sugihardi berharap, 17 provinsi lainnya dapat segera mengikuti sehingga jika seluruh provinsi di Indonesia sudah menggunakan teknologi elektronik maka data Samsat Indonesia akan valid. “Sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun akan semakin baik ke depannya,” katanya.
Lebih lanjut Sugihardi mengatakan, pelayanan pemuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara online pun sampai saat ini masih berproses. Kepolisian Republik Indonesia berharap dapat memperkenalkannya kepada masyarakat umum pada minggu kedua atau ketiga pada bulan Desember besok di 71 kabupaten dan kota di Indonesia.
Dia menjelaskan, jika ada warga yang sudah cukup umur untuk mengajukan pembuatan SIM maka tahap ujiannya bisa dilakukan di kota mana saja yang sudah tersedia pelayanannya. “Tapi tetap ya harus ikut ujian karena pembuatan SIM ini berdasarkan kompetensi berbeda dengan Samsat,” kata Sugihardi.
Warga, lanjut Sugihardi, nantinya cukup membayar biaya SIM melalui ATM dan membawa struk pembayarannya ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Berkurangnya interaksi antara petugas yang melayani pembuatan SIM dengan warga diyakini dapat meminimalisasikan kemungkinan terjadinya suap.
“Jadi akan mengurangi kemungkinan warga memberikan uang kepada petugas,” kata Sugihardi.
Sementara terkait tilang elektronik, Sugihardi menjelaskan Polda Jabar berencana untuk memangkas birokrasi proses penilangan sampai ke pembayaran. Dia mengatakan, masyarakat yang terkena tilang cukup melihat aplikasi tilang elektronik dan membayar sesuai yang tertera di dalamnya melalui mobile banking atau ATM.
“Bukti pembayarannya bisa dibawa untuk mengambil SIM atau STNK yang ditahan. Tilang elektronik sudah dilaksanakan di beberapa kota seperti Bandung, Jakarta, dan Surabaya,” pungkas Sugihardi.