Verifikasi Dana Desa, Jabar Terapkan Sistem Jemput Bola

by -59 views

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan sistem jemput bola guna guna mempercepat verifikasi administrasi dana bantuan infrastruktur desa.

Kepala Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jabar Koesmayadi Padmadinata mengatakan dalam APBD Perubahan 2016 dana bantuan gubernur untuk infrastruktur desa mencapai Rp265,6 miliar dimana 5.313 desa akan mendapatkan Rp50 juta.

“Sementara untuk dana kinerja aparatur desa masing-masing Rp15 juta,” tutur Kusmayadi di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/10/2016).

Menurut dia bantuan gubernur untuk dana infrastruktur desa sejauh ini baru 3 kabupaten yang mengajukan proposal, yakni Kuningan, Subang dan Majalengka. Karena waktu terbatas, pihaknya akan melakukan sistem jemput bola.

“Jadi tim turun ke lapangan langsung memeriksa persyaratan administrasi,” jelasnya.

Dia khawatir dengan proses pencairan dana infastruktur ini karena waktu pencairan hanya tersisa hingga 15 Desember. Dia berkaca dari pencairan bantuan kinerja yang meski waktunya sangat panjang namun proses daerah mengajukan persyaratan juga sangat lambat.

“Karena itu kami pemetaan, tim datang ke kabupaten yang desanya banyak, orang desa ke kabupaten bawa persyaratannya,” tuturnya.

Dia mengatakan tim akan berusaha mengatur waktu agar seluruh kabupaten/kota terlayani. Jika tim di lapangan menemukan kekurangan yang disebabkan ada proses administrasi di kabupaten, kata Koesmayadi, pihaknya akan melapor ke Sekda Jabar Iwa Karniwa.

“Tadi saja saya koordinasi sama Sekda, tiga bupati langsung ditelepon,” ujarnya.

Dia menilai langkah jemput bola dan percepatan yang dilakukan BPMPD penting karena berkejaran dengan waktu. Menurutnya proses administrasi dana Rp50 juta tidak sederhana, karena desa harus mencantumkan anggaran ini dalam APBD Desa yang disetujui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Karena itu begitu APBD Perubahan diketok, kami langsung sosialisasi ke daerah,” tuturnya.

Selain itu, dia juga meminta dukungan dari kepala daerah masing-masing agar pencairan bisa cepat. Dia pun mencontohkan Bupati Indramayu, Anna Sophana yang memerintahkan seluruh camat dan desa untuk memproses administrasi.

“Kami menargetkan verifikasi selesai cepat, November bisa pencairan,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa berjanji akan membantu percepatan pencairan dana bantuan gubernur untuk infrastruktur desa. Menurutnya Oktober ini BPMPD Jabar terus menggenjot proses verifikasi di daerah.

“Saya juga akan terus berkoordinasi dengan para bupati agar masalah pencairan dana ini bisa cepat,” ujarnya