Wabup Sumedang Harus Berani Menolak Tunjangan Perumahan DPRD yang Naik 100 Persen

by -17 views

 

Tunjangan perumahanDPRD Sumedang naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Tahun lalu, tunjangan perumahan para anggota Dewan Rp 5 juta per bulan. Tahun ini rencananya, tunjangan menjadi Rp 10 juta per bulan.

Untuk ketua dan wakil ketua Dewan, nominal kenaikan lebih besar lagi. Wakil ketua Dewan, yang tahun lalu hanya mendapat Rp 6 jutaan per bulan, tahun ini mendapat Rp 12 juta per bulan. Adapun ketua Dewan, yang tahun lalu mendapat Rp 6,5 juta per bulan, tahun ini mendapat Rp 13 juta per bulan.

Dengan jatah Rp 5-6 juta per bulan saja, perlu lebih dari Rp 3 miliar yang harus dialokasikan setiap tahun dalam APBD Sumedang. Dengan kenaikan ini, uang rakyat yang harus dikeluarkan jelas lebih banyak lagi. Untuk 50 anggota DPRD, lebih Rp 6,1 miliar dialokasikan dalam APBD 2016.

Meski dananya sudah dialokasikan, kenaikan tunjangan perumahan ini belum bisa dinikmati para anggota DPRD karena payung hukumnya, yakni peraturan bupati, belum ada. Padahal, sejak bupati sebelumnya diberhentikan dari jabatannya karena terkait masalah hukum, roda pemerintahan Sumedang hanya dipimpin wakil bupati.

“Kami masih menunggu peraturan bupati soal besaran tunjangan perumahan ini,” kata Atang Setiawan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumedang, di gedung DPRD Sumedang, .

Menurut Atang, bukan tanpa alasan pemerintah mengalokasikan dana dalam APBD untuk tunjangan perumahan para anggota dewan ini. Selama ini, ujarnya, DPRD Sumedang tak memiliki perumahan dinas.

Meski demikian, Gubernur meminta DPRD mempertimbangkan faktor kewajaran dan kepatutan dalam menentukannya. Gubernur juga menekankan agar besaran tunjangan perumahan yang kemudian diputuskan hendaknya tidak menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat.

“Harga tunjangan perumahan yang saat ini berlaku ditetapkan tahun 2010, dan sekarang sudah lima tahun. Artinya, dalam evaluasinya Gubernur meminta (agar besaran tunjangan perumahan ini) disesuaikan dengan harga sekarang,” kata anggota Komisi A DPRD Sumedang Asep Elly Gunawan, kemarin.

Nandang Suherman, pemerhati APBD dan kebijakan publik Sumedang, mengatakan evaluasi Gubernur soal tunjangan perumahan ini jangan melulu diartikan sebagai sinyal “harus adanya” kenaikan.

“Sebenarnya bukan kenaikan yang dituntutnya, tapi kewajaran yang harus diperhatikan,” katanya.

Karena itu, ia meminta Wakil Bupati berani menolak usulan kenaikan tunjangan perumahan ini. “Jangan dijadikan arena tawar-menawar politik. Apalagi dikaitkan dengan kekosongan bupati definitif,” katanya.