Wabup Sumedang, “Wacana KPJ Mentok, Karena Ada yang Salah Pemahaman”

by -174 views


JATINANGOR (GM) – Wacana pembentukan kawasan perkotaan Jatinangor (KPJ) kembali dipertanyakan sejumlah kalangan. Hingga saat ini KPJ yang telah lama diwacanakan dan dinilai layak masih belum ada tanda-tanda akan terbentuk.

“Eneh juga, wacana KPJ ini kok mentok di tengah jalan. Ada apa ini? Apakah ada pihak yang sengaja menghambatnya atau pihak eksekutif dan legislatif di Kab. Sumedang tidak rela KPJ terbentuk karena akan kehilangan aset dan PAD,” kata Sekretaris Paguyuban Warga Jatinangor (PWJ), Atep Somantri kepada “GM”, Sabtu (14/7).

Menurut Atep, terkait wacana KPJ, PWJ sejak awal turut berperan aktif. Baik melakukan investigasi, seminar maupun kajian. “Hasilnya, wacana KPJ dinilai layak. Jika KPJ terbentuk, Pemkab Sumedang jangan takut kehilangan Jatinangor, justru akan terangkat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang, H. Taufik Gunawansyah, S.I.P. ketika dikonfirmasi “GM” mengatakan, terkait wacana KPJ, Pemkab Sumedang tidak berniat atau berusaha menghambatnya.

“Siapa bilang Pemkab Sumedang sengaja menghambat wacana KPJ. Jika ini untuk memajukan Jatinangor dan Sumedang, saya mendukungnya,” katanya usai peletakan batu pertama pembangun Perumahan Duta Family Estate, di Jalan Raya Rancaekek-Cicalengka, Kec, Cimagung, Kab. Sumedang, Sabtu (14/7).

Hanya kata orang nomor dua di Kab. Sumedang ini, pihaknya berharap wacana KPJ harus dikaji secara mendalam oleh berbagai pihak. “Saat ini ada pihak yang salah dalam memahami wacana KPJ. KPJ bukan harus ada wali kotanya dan terpisah dari Kab. Sumedang. Untuk itu, wacana KPJ harus dikaji ulang,”katanya.

Kurang sosialisasi

Terkait pernyataan Wabup Sumedang tersebut, Ketua Forum Rakyat Bersatu untuk Keadilan (Forrbeka) Kab. Sumedang, Sitam Rasyid menegaskan, belum terealisasinya wacana pembentukan KPJ, akibat kurangnya sosialisasi dari kalangan eksekutif dan legislatif di Kab. Sumedang.

“Akibatnya muncul pemahaman yang berbeda dari wacana KPJ tersebut. Selain itu ada penilaian bahwa pemerintah tidak peduli terhadap aspirasi masyarakat yang akhir-akhir ini terus berkembang terkait wacana KPJ,” tandasnya.

Menurut Sitam, untuk pengkajian wacana pembentukan KPJ, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran dari kas APBD Kab. Sumedang sebesar Rp 200 juta. Sehingga dengan hasil kajian dengan melibatkan para pakar tata negara dan orang-orang akademik itu, tidak perlu lagi ada pengkajian ulang. “Sebab kawasan Jatinangor sudah layak menjadi KPJ dari hasil kajian tersebut,” katanya ketika dihubungi “GM”, Minggu (15/7).

“Jika KPJ terbentuk, Pemkab Sumedang jangan khawatir akan kehilangan Jatinangor, Cimanggung, dan Tanjungsari. Justru ini kesempatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah daerah. Apalagi KPJ nantinya dipimpin manajer kota, bukan wali kota,” katanya.
(B.105)**

 

sumber : klik-galamedia