Warga Desak Pemda Perjuangkan OTD Waduk Jatigede Sumedang

by -107 views

Pemerintah daerah didesak untuk tetap memperjuangkan persoalan dampak sosial Waduk Jatigede. Hingga akhir tahun 2017, belum ada penyelesaian secara signifikan terkait berbagai persoalan Jatigede yang diperjuangkan oleh warga terkena dampak pembangunan.

Sejumlah persoalan utama seperti, penyelesaian ganti rugi lahan saat pembebasan lahan kurun waktu 82-86 di sejumlah desa belum ada kejelasan yang pasti. Lebih jauhnya, pascapenggenangan Waduk Jatigede setumpuk masalah terus bertambah, diantaranya, belum terpenuhinya fasilitas umum atau fasilitas sosial di berbagai pemukiman warga terdampak seperti di Cipondoh, Jatinunggal, Pasirlempah, Desa Sukamenak, Blok Hakulah Desa Pakualam, blok Cilimus Desa Mekarasih, blok Sabelit Desa Jemah dan tempat lainnya.

“Ternyata banyak persoalan yang hingga akhir tahun 2017 ini belum sama sekali diselesaikan. Pemerintah hanya janji tanpa ada kejelasan pasti,” ujar tokoh warga terkena dampak, Mahmudin (50), Senin (11/12/17).

Ia mengatakan, pada dasarnya saat ini warga sudah banyak prustasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang terus terkatung- katung. Kondisi tersebut seharusnya disikapi oleh pemerintah daerah. Sebab jauh hari sebelum penggenangan waduk, pemrintah jani akan menjamin keberlangsungan hidup warga pascapenggenangan.

“Termasuk ya akan menyelesikan berbagai persoalan yang masih belum tuntas,” ucapnya. Ia menyebutkan, ketika warga tidak menyuarakan tuntutan biasanya pemerintah daearh juga terkesan diam. Makannya persoalan yang ada tidak pernah terselesaikan.

Pada kapasitasnya pemerintah daerah juga harus mau bertanggungjawab. Sebab yang menjadi terdampak adalah warganya sendiri. Paling harus menpunyai tanggung jawab moral.

“Bukti nyata kalau kita masih butuh perhatian pemerintah daearah karena kami belum bisa bangkit secara ekonomi. Banyak warga terdampak yang belum memiliki lagi pekerjaan tetap. Bahkan semua sudah tahu kami pernah mengalami krisis pangan,” tuturnya.

Tokoh OTD lainnya, Komarudin mengatakan, pascapenggenangan banyak warga yang hidup dengan kemiskinan akibat tidak bisa bercocok tanam atau kehilangan pekerjaan. Adapun sejumlah program pendiidkan latihan keterampilan yang dilaksanakan oleh pihak terkait tidak cukup membantu warga mendapatkan pekerjaan atau penghasilan.

“Malah banyak program program pelatihan yang hanya dilakukan untuk menjalankan kegiatan saja. Setelah itu tidak ada tindak lanjut yang konkret,” ucapnya.

Ia mencontohkan, tempat pemukiman baru di Cipondoh, Jatinunggal adalah salah satu contoh bahwa program pemerintah daerah untuk memfasilitasi warga terdampak belum maksimal. Saat ini di Cipondoh sangat menperihatinkan, sebab jika hujan, warga terisolasi akibat insfrastruktur yang buruk.

“Jalan saja masih tanah. Dulu padahal pemerintah janji mau mengaspal jalan. Sudah dua tahun tidak ada realisasi,” katanya. Komarudin mengakui, banyak warga terkena dampak yang stres akibat kondisi yang dihadapinya.

Selain persoalan belum adanya kepastian penyelesaian hak-haknya, warga juga harus menghadapi kondisi sulit secara ekonomi. “Meskipun kami tak memiliki data, tapi kalau lihat kenyataan di lapangan ya banyak yang stress,” ungkapnya.

Warga berharap, pemerintah daerah tetap fokus pada perjuangan penyelesaian dampak sosial Jatigede. Agar warga bisa lepas dari kesulitan.

(RBD/gun/pojokjabar)