Warga Jatigede Kembali Tuntut Penyelesaian Dampak Sosial

by -74 views

Puluhan warga yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede kembali melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPRD dan kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung, Sumedang, Kamis 6 April 2017. 

Aksi yang ke-297 itu dilakukan warga karena mereka sangat jengkel terhadap pemerintah yang selalu membohongi dan wanprestasi terhadap  janji-janjinya. Mereka menilai, setiap kali pertemuan, pemerintah selalu berjanji akan segera menyelesaikan dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede. 

Akibat kesal terus dibohongi oleh instansi terkait yang mengurus masalah pembangunan Waduk Jatigede, mereka mengeruduk kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Bahkan tak tanggung-tanggung, mereka juga akan melaporkan dugaan kebocoran atau korupsi anggaran pembangunan Waduk Jatigede kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Setelah ke kantor Kementerian PUPR di Jakarta, selanjutnya kami akan ke kantor KPK untuk melaporkan kebocoran anggaran pembangunan Waduk Jatigede senilai Rp 7,6 triliun. Anggarannya semua bocor. Kami akan buka semua. Dalam pembangunannya, banyak koruptor,” ujar koordinator aksi sekaligus Direktur LSM Instan (Instruksi Anak Negeri) dan Koordinator Umum Bongkar (Barisan OTD/Orang Terkena Dampak Penggugat Kekayaan Rakyat), Ifan Yudi Wibowo di sela-sela aksi demonstrasi di halaman kantor IPP Pemkab Sumedang, Kamis 6 April 2017.

Menurut dia, masyarakat Jatigede terus menerus dibohongi dan dininabobokan dengan janji-janji palsu pemerintah. Sebelumnya, sejumlah warga Jatigede mendatangi kantor Kementerian PUPR. Saat itu, Kementerian PUPR membuat surat berisi komitmen akan segera menyelesaikan berbagai persoalan dampak sosial yang belum selesai. 

Permasalahan dampak sosial tersebut, di antaranya  ganti rugi pembebasan lahan warga dan bangunan dan tanah kehutanan yang belum dibayarkan. Selain itu, ketiadaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di tempat relokasi warga Jatigede. Akibatnya, ketika warga Jatigede pindah ke tempat baru, mereka sengsara dan sangat menderita.

 “Lagi-lagi, sampai hari ini janji itu tak ditepati. Masalah lainnya, berkas tanah yang sudah proses PH (peralihan hak) saja, hingga kini pun belum dibayarkan juga. Padahal, berkas PH itu secara hukum sudah sah,” kata Ifan.
 
Selain itu juga, lanjut dia, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, sebelumnya sudah memerintahkan kepada Satuan Kerja (Satker) projek Waduk Jatigede agar segera menyelesaikan dampak sosial tersebut. 

Bahkan Satker mengaku sudah bertemu langsung dengan Dirjen SDA. “Ketika dipertanyakan, jangankan dapat jawabannya, masuk ke kantornya saja sangat susah karena dijaga ketat Satpam. Sampai sekarang, belum ada jawaban sama sekali dari Satker. Itu sebabnya kami kembali berdemo. Dalam aksi sekarang juga, bupatinya sulit ditemui,” tuturnya
 
Ifan mengatakan, belum selesainya permasalah dampak sosial menjadi tanggung jawab Satker Jatigede termasuk Bupati sebagai pelindung masyarakat. 

Masyarakat sekarang mengalami rawan pangan. Sudah ada beberapa warga yang terpaksa mengonsumsi singkong untuk makanan sehari-hari. Padahal, APBD Sumedang cukup besar mencapai Rp 2,5 triliun.

”Memang, anggaran itu dipakai untuk membangun berbagai sarana dan infrastruktur tapi projeknya banyak yang di-juksung-kan (penunjukan langsung). Setelah di-juksung-kan, diperjualbelikan. Sementara rakyat Jatigede dibiarkan menderita di tempat relokasinya. Oleh karena itu, Bupati juga harus bertanggung jawab dengan penderitaan masyarakat Jatigede. Kami menuntut Bupati, Satker, dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) segera hadir di tengah-tengah kami untuk bertanggung jawab dengan berbagai persoalan ini. Bupati juga harus memasilitasi kami untuk menghadirkan kepala Satker dan BPN,” kata Ifan.
 
Beberapa saat setelah para pendemo berorasi secara bergantian, akhirnya Bupati Sumedang Eka Setiawan didampingi dua orang anggota DPRD yakni Edi Askhari dan Dede Suwarman menemui para demonstran. 

Sambil duduk di tangga jalan masuk ke gedung IPP, di hadapan para demonstran, Bupati Eka berjanji akan memasilitasi keinginan warga Jatigede untuk menghadirkan kepala Satker projek Jatigede dan BPN pekan depan