Warga Korban Penggusuran Tuntut Segera Proses Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu

by -55 views

 



JATINANGOR (9/5) (PRLM).- Sebanyak 150 orang warga Kec. Tanjungsari, Jatinangor dan Sukasari yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Penggusuran Tanah untuk Tol Cisumdawu (Cileunyi, Sumedang, Dawuan), berbondong-bondong mendatangi gedung DPRD Kab. Sumedang, Selasa (8/5/12).

Mereka menuntut, supaya Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemkab Sumedang segera memproses pembebasan lahan, bangunan dan tegakan pohon milik warga yang dilalui tol Cisumdawu, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 65/2006 tentang Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum.

Selain itu, warga mendesak agar SK Bupati No. 273/2011 tentang penetapan harga dasar ganti rugi tanah, bangunan dan tegakan tanah, secepatnya dirubah. Pasalnya SK Bupati itu, dinilai tidak berihak kepada masyarakat.

“Tuntutan ketiga, kami minta kejelasan tentang penjadwalan pelaksanaan proses pembebasan tanahnya. Sebab, hingga kini prosesnya selalu molor dan P2T selalu mengulur-ngulur waktu. Masa, sudah empat tahun pembebasan tanahnya belum terwujud juga,” kata Ketua Forum Masyarakat Korban Penggusuran Tanah untuk Tol Cisumdawu (FMKPTTC), Didi Suwarsa usai audiensi dengan sejumlah perwakilan DPRD dan Pemkab Sumedang di ruang Paripurna DPRD Kab. Sumedang, Selasa (8/5/12).

Lebih jauh Didi menjelaskan, proses pembebasan tanah, bangunan dan tegakan pohon milik warga yang dilalui tol, dinilai tidak sesuai Perpres No. 65/2006. Justru sebaliknya, proses pembebasan lahan oleh P2T malah mengacu pada SK Bupati No. 273/2011 yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Bahkan penetapan harga dasar ganti rugi termasuk klasifikasi tanahnya, dinilai merugikan masyarakat. Sebab, harganya mengacu pada harga lama tahun 2008 lalu, sejak proses pembebasan lahan tol Cisumdawu digulirkan.

Selain itu, kata dia, janji P2T akan melakukan proses PH (pelepasan hak) dari awal Januari lalu, sampai sekarang belum terwujud juga. Jika janji P2T yang akan memproses PH tanah warga Desa Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kamis (10/5) nanti meleset lagi, tak segan-segan masyarakat akan kembali berdemo. “Kami akan membawa massa lebih banyak lagi. Oleh karena itu, kami minta P2T konsisten dengan janjinya,” ujar Didi.

Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan Pemkab Sumedang sekaligus Wakil Ketua P2T, H. Agus Sukandar mengatakan, tersendat-sendatnya proses pembebasan lahan, bangunan dan tegakan pohon milik warga itu, imbas terjadi perubahan aturan. Dari Perpres No. 65/2006 dirubah menjadi UU No. 2/2012 tentang Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Namun, ketika dikonsultasikan dengan pemerintah pusat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat tentang teknis pelaksanaan pembebasan tanah tol Cisumdawu dengan aturan yang baru, hingga kini belum ada kejelasan.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kab. Sumedang, Drs. H. Sarnata mengatakan, untuk mengetahui lebih jelas tentang proses pembebasan lahan, bangunan dan tegakan pohon yang dilalui tol Cisumdawu, pihaknya akan mengundang P2T Pemkab Sumedang dan PPK. Dalam pertemuan nanti, akan dibahas mengenai aturan, termasuk dampak sosial yang terjadi di masyarakat. (A-67/A-108)***

 

sumber : pikiran-rakyat