Warga Tolak PDAM Ambil Mata Air Gunung Tampomas

by -171 views

Warga Dusun Margamukti Desa Licin Kecamatan Cimalaka, menolak dengan tegas pengambilan air bersih oleh PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang di sumber mata air Legoksawit di kaki Gunung Tampomas. Tepatnya di wilayah Dusun Margamukti RW 04, Desa Licin, Kec. Cimalaka.

Sebab, pengambilan air bersih oleh PDAM itu bisa menghabiskan pasokan air ke pemukiman warga sekitar khususnya di Dusun Margamukti. Apalagi warga sudah bertahun-tahun mengandalkan air bersih dari sumber mata air tersebut.

Ketua RW 04 Dusun Margamukti sekaligus Ketua Paguyuban Tirta Mukti Sukma Yudha, Yadi Supriyadi menjelaskan air bersih dari mata air Legoksawit itu merupakan sumber kehidupan warga. Bahkan masyarakat bisa mendapatkannya dari hasil jerih payah mereka dengan perjuangan dan pengorbanan yang sangat berat.

“Bahkan melalui pengelolaannya, kami bisa membangun kampung secara mandiri hingga masyarakatnya sejahtera. Oleh karena itu, kami tidak rela jika PDAM akan mengambil air bersih dari mata air ini untuk kepentingan bisnisnya. Sampai kapan pun kami akan menolak pengambilan air bersih oleh PDAM. Penolakan ini harga mati untuk warga Margamukti, termasuk masyarakat Desa Licin,” ujarnya ketika ditemui di rumahnya di Dusun Margamukti, Selasa 6 Desember 2016.

Ia mengatakan, PDAM sangat arogan dengan membangun bak penampungan di sekitar mata air. Hal itu tanpa sosialisasi dan izin warga sekitar dan kepala Desa Licin, dan proyek terus berjalan hingga berlangsung dua minggu.

Pengerjaannya dilakukan oleh pihak ketiga. Bahkan di lokasi projek, terpasang plang projek dengan jenis pekerjaan “Projek Pengambilan Air Bersih PDAM Tirta Medal” senilai Rp 196 juta.

Projek itu mengganggu dan meresahkan warga, dan bisa mematikan sumber kehidupan masyarakat sekitar. Akhirnya warga menutup paksa atau menyegel pembangunan bak penampungan tersebut pada 3 Desember 2016 lalu.

Menurut Yadi, jika di kemudian hari PDAM tetap arogan melanjutkan projeknya, tak segan-segan warga akan melakukan demo besar-besaran ke kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang. Bahkan kini warga tengah membuat surat pernyataan sikap penolakan yang akan dikirimkan kepada Bupati Sumedang Eka Setiawan.