Warga Tolak Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu

by -70 views

Jatinangorku.com – Sejumlah warga pemilik lahan di Desa Jatimulya, Kec. Sumedang Utara tidak bersedia lahannya dibebaskan untuk pembangunan projek jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) karena harga tanahnya tidak sesuai harapan mereka. Harga tanah yang ditentukan oleh Satker Jalan Tol Cisumdawu, dinilai murah, jauh di bawah harga pasaran.

“Kalau harga tanahnya proporsional dan mendekati harga pasaran, baru kami bersedia dibebaskan. Dengan harga yang minim seperti ditawarkan Satker saat ini, jelas kami tidak mau. Dengan harga penawaran dari Satker yang murah, susah lagi kami membeli tanah di perkotaan dengan harga yang sekarang,” kata salah seorang pemilih lahan, H. Dedi di kantor Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Selasa (28/7/2015).

Menurut dia, dari 4 zona pembebasan lahan, zona 2 dan 3 yang banyak dikomplain warga pemilik lahan karena harganya miring. Harga tanah di zona 2 hanya dipatok oleh satker Rp 13,3 juta per tumbak (14 meter persegi). Sementara harga pasaran sudah mencapai sekitar Rp 20 juta per tumbak. Begitu pula dengan zona 3 harga yang ditawarkan satker Rp 8,3 juta per tumbak. Sementara harga pasaran sudah mencapai sekitar Rp 15 juta per tumbak.

“Jadi antara harga satker dengan harga pasaran, sangat jauh sehingga kami tidak bersedia jika tanah kami dibebaskan. Kami ingin harganya disesuaikan dengan harga pasaran. Saya punya tanah yang dilewati jalan tol seluas 28 tumbak,” ujar Dedi.

Dikatakan, untuk memperjuangkan harga pembebasan tanah sesuai dengan harga pasaran, sudah tiga kali warga pemilik lahan berkonsultasi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. Bahkan Senin (27/7/2015) kemarin, 40 warga pemilik lahan di zona 2 dan 3, kembali berkonsultasi dan memperjuangkan penyesuaian harga tersebut ke kantor Kementerian PU.

“Pada dasarnya, Kementerian PU merespon dan akan memperjuangkan aspirasi warga tersebut. Cuma dalam pelaksanaannya di lapangan tetap sulit untuk penyesuaian harga. Sebab, harga tersebut sudah hasil perhitungan yang ditentukan oleh tim penaksir harga independen. Namun, kami akan terus memperjuangkannya dengan melakukan musyawarah,” ujarnya

Hal senada dikatakan warga lainnya H. Oma. Ia mengatakan, harga pasaran tanah di zona 2 dan 3 sebesar itu, karena lokasinya sangat strategis. Lokasi tanahnya berada di jalan kabupaten dan dekat dengan jalan nasional yakni Jalan Prabu Gajah Agung/Bypass yang berada di jalur Jalan Bandung-Cirebon. Pertimbangan lainnya, warga pemilik lahan sudah betah tinggal di rumah dan tanah mereka, bahkan daerahnya subur air.

“Dengan berbagai pertimbangan itu lah, kami minta harga tanah di zona 2 dan 3 sesuai harga pasaran. Kalau harga yang ditetapkan oleh satker melalui tim penaksir harga independen, sangat jauh dari harga pasaran dan jauh dari harapan kami. Kalau harganya cocok dan mendekati harga pasaran, kami bersedia tanahnya dibebaskan. Bila perlu secepatnya,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Jatimulya, Tarya mengatakan, pihaknya akan membantu memperjuangkan penyesuaian harga tanah sesuai aspirasi warga pemilik lahan. Dirinya akan terus melakukan musyawarah hingga dicapai kesepakatan harga tanah yang menguntungkan kedua belah pihak. Dari 158 bidang tanah milik 103 KK warga pemilik lahan, 58 KK diantaranya yang belum ada kesepakatan harga. “Namun, kami akan terus melakukan musyawarah dan negoisasi masalah harga sampai didapat kesepakatan antara warga pemilik lahan dengan satker. Mudah-mudahan, secepatnya ada kesepakatan harga,” ujarnya

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/