Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, baru saja mengeluarkan kebijakan untuk merotasi sebanyak 24 pejabat Pemprov Jabar pada Jumat (4/1/2019).
Menurut pengamat politik dan pemerintahan dari FISIP Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan.
“Dalam sebuah jabatan karir birokrasi itu, dapat terjadi yang namanya promosi kenaikan jabatan, ada yang namanya rotasi, mutasi atau dipindahkan, demosi atau dihukum, itu hal yang wajar,” ujarnya ketika dihubungi Tribun Jabar, Rabu (9/1/2019).
Ia juga mengatakan bahwa dalam rotasi dan mutasi jabatan, harus didahului dengan pengkajian terhadap kapasitas, kompetensi, dan pengalaman seseorang.
Setelah adanya penilaian terhadap ketiga faktor tersebut, rotasi dan mutasi harus dilaporkan pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Sekarang begitu, rotasi harus dilaporkan ke KASN, kalau tidak ada prosedur itu, bisa dibatalkan mutasi itu. Hemat saya, berisiko kalau Gubernur Jabar melanggar prosedur itu,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa secara umum penilaian terhadap pejabat yang akan dimutasi dan rotasi, ada tiga ukuran atau indikator.
Pertama, dari segi manajemen organisasi. Seorang pejabat akan dinilai berdasarkan kemampuannya memimpin, bekerja, dan bekerja sama.
Kedua, kemampuanya di teknis pada bidang yang akan digelutinya.
“Contoh, Bu Dewi Sartika, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ke Dinas Pendidikan. Mungkin dia dari segi manajemen dan teknis, dia punya kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia di bidang pendidikan,” ujarnya menyontohkan.
Selain itu, faktor yang tidak kalah penting adalah kemampuan sosial budaya.
Dalam hal ini, seorang pejabat dituntut memiliki kemampuan dalam beradaptasi dan berkomunikasi dengan masyarakat.
Sampai saat ini, Asep Warlan Yusuf tidak melihat adanya indikasi bahwa Ridwan Kamil ingin menyingkirkan orang tertentu dan menggantinya dengan orang lain.
Menurutnya, sangat sulit untuk mempolitisasi birokrasi.
“Itu (rotasi dan mutasi jabatan) hal wajar dan biasa, tidak ada nuansa politik. Kalau politik, bagaimana mempolitisasi birokrasi, kecuali kalau ditemukan ada orang yang bayar, itu kriminal, bukan politisasi,” ujarnya.
Asep Warlan Yusuf menyimpulkan, bahwa rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Jabar, sulit untuk disusupi kepentingan politis.
Hal itu dikarenakan peraturan jabatan di birokrasi sangat ketat dan diawasi langsung oleh Kementerian PANRB, KASN, dan Kemendagri.
“Hemat saya sudah sangat ketat (peraturan) sekarang ini untuk mecoba tidak mengikuti peratuiran. Risiko, kalau gubernur main-main,” ujarnya.
Sumber : http://jabar.tribunnews.com
