 |
JATINANGOR (22/12)
Wacana Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) akan sulit terwujud karena hingga saat ini masih belum ada perhatian serius dari Pemkab Sumedang. Padahal wacananya sudah jelas, termasuk dana dari APBD Sumedang pun digelontorkan hingga ratusan juta rupiah.
Demikian ditegaskan Drs. Ismet Suparmat, tokoh masyarakat Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang yang juga mantan anggota DPRD Kab. Sumedang, kepada wartawan, Jumat (21/12), terkait KPJ yang telah diwacanakan sejak tahun 2000.
“Saat ini gaung KPJ benar-benar terlupakan. Kita nilai, wacana KPJ dijadikan proyek penelitian saja. Padahal mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Buktinya, dari Kemendagri dan Bappenas tahun 2009 lalu datang ke Jatinangor,”katanya.
Menurut Ismet, ironis jika wacana KPJ terbengkalai. Sebab wacana KPJ muncul dari keprihatinan masyarakat Jatinangor melihat kondisi kawasannya yang tidak berkembang, padahal potensinya cukup tinggi.
“KPJ bukan berarti Jatinangor akan memisahkan diri dari Kab. Sumedang. Namun jika terwujud KPJ maka pengelolaan wilayah memiliki manajemen tersendiri yang dipimpin oleh manajer kota. Jadi, Pemkab Sumedang jangan khawatir akan kehilangan Jatinangor. Justru KPJ bisa meningkatkan pembangunan di berbagai sisi,” terang Ismet.
Kawasan Jatinangor saat ini penyumbang PAD tertinggi di Kab. Sumedang, yakni 30 persen. “Banyak investor yang melirik wacana KPJ, bahkan siap menanamkan sahamnya. Namun karena payung hukumnya belum jelas, akhirnya mereka mundur,” katanya.
Dikatakan Ismet, jika Jatinangor tetap seperti sekarang dengan tata ruang yang semrawut, tidak mustahil perubahan tidak akan terjadi. “Kita benar-benar prihatin melihat kesemrawutan Jatinangor yang telah menjadi kawasan pendidikan,” katanya.
Bahkan lanjut Ismet, dengan kondisinya yang memprihatinkan, tidak aneh jika kemudian muncul kesenjangan sosial antara warga pribumi dan pendatang.
